JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan buruh PT Honselindo tidak percaya bahwa perusahaannya dinyatakan merugi berdasarkan hasil audit akuntan publik UMP. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama men-skakmat buruh dengan mewajibkan laporan keuangan organisasi buruh pun harus diaudit.

"Silakan saja Bapak-bapak semua audit. Kami minta semua organisasi diperiksa juga. Jerih payah buruh dilarikan ke mana saja. Saya ingin tahu jadi adil. Kalau Bapak ingin kami periksa semua, ya, kami butuh waktu enam bulan, paling cepat tiga bulan," ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut sambil menunjuk-nunjuk ke arah perwakilan buruh yang menemuinya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/3/2013).

Awalnya, sebenarnya Basuki mendengarkan "curahan hati" para perwakilan buruh PT Honselindo dengan kalem. Bahkan, dia baik-baik menjelaskan perusahaan mereka sudah dinyatakan merugi.

Basuki tidak sekadar bicara. Dia memberikan data audit yang dibawa oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI. Pada kesempatan itu, Basuki juga menjelasan bahwa meski perusahaan merugi, Jokowi tetap meminta perusahaan membayar gaji sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,9 juta per bulan. Apabila perusahaan tidak membayar sebesar itu, Jokowi-Basuki pun bersedia memasang badan untuk para buruh.

"Berdasarkan hasil audit akuntan publik, perusahaan PT Honselindo mengalami kerugian, tapi Pak Gubernur juga meminta agar perusahaan mengikuti SK Gubernur yang diputuskan," kata Basuki.

"Kalau dia kasih di bawah KHL, pasti kami hajar karena kami juga telah menetapkan KHL sampai melawan keputusan Pak Menteri Tenaga Kerja ini, Pak. Berarti, Pak, kami bukannya enggak mau memberikan tanda tangan, tapi kami sekarang sedang cari celah," ujarnya.

Namun, buruh PT Honselindo mempertanyakan audit keuangan yang telah diajukan bersama surat penangguhan UMP melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Menurut mereka, audit akuntan publik itu hanya berasal dari satu pihak.

Mendengar itu, Basuki dengan nada tinggi malah balik meminta laporan keuangan organisasi yang menaungi buruh, seperti Konfederensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Mendengar itu, para perwakilan buruh langsung terdiam dan hanya menunduk mendengar pernyataan Basuki yang semakin meluap-luap.

Basuki pun mulai mengancam akan memecat buruh apabila mereka tetap memaksa Jokowi untuk menolak penangguhan UMP karena perusahaan yang mereka tempati saat ini sudah menyatakan tidak sanggup membayar sesuai dengan UMP.

"Jadi, tolong ya, Pak, saya minta Bapak-bapak bantu kami agar minggu depan dapat diselesaikan soal penangguhan UMP ini. Sekarang, kami ini juga terpaksa jilat ludah kami karena kami tidak ingin orang susah," kata dia.

Beberapa menit kemudian, rapat itu selesai. Basuki sempat memohon agar para buruh itu sabar menunggu turunnya SK Gubernur mengenai penangguhan UMP.

Editor :Ana Shofiana Syatiri