JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji salah satu upaya alternatif mengurai kemacetan di Jakarta, yaitu dengan menerapkan sistem ganjil-genap. Wacana kebijakan pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil-genap itu diseriusi oleh Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya. Rencananya, mulai tahun depan, peraturan itu akan segera diterapkan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meyakini peraturan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk beralih kepada angkutan umum.

"Iya yakin, asalkan transportasi umumnya juga nyaman. Nanti ini ditangani dengan baik dan serius," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Dengan kondisi transportasi massal yang masih memprihatinkan di Jakarta, Jokowi mengatakan harus segera dipersiapkan penambahan armada dan kenyamanan angkutan massal. "Nanti Januari kan kami tambah kira-kira 200 bus gandeng. Setelah itu, ada tambahan lagi 600 plus 1.000 Kopaja metromini yang baru, kira-kira mungkin pertengahan sampai akhir tahun depan. Kalau enggak, ya persentase penggunaan transportasi umum enggak semakin nambah, tapi semakin kurang, orang malah terdorong untuk pakai kendaraan pribadi," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, dia akan menyosialisasikan peraturan itu karena respons dari masyarakat tentunya tidak akan serta-merta semua akan menyetujuinya. "Ada proses itu, kemudian juga diterangkan bahwa kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk masuk ke angkutan umum dan massal, juga mendorong masyarakat umum untuk menghemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, dan mendorong masyarakat untuk cinta pada Kota Jakarta," kata Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya akan mulai memberlakukan sistem ganjil-genap mulai tahun 2013 mendatang. Jam pemberlakuan untuk penerapan sistem ganjil-genap itu akan diberlakukan mulai pukul 06.00-20.00 WIB dan diberlakukan setiap Senin-Jumat (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional).

Wilayah pemberlakuan peraturan tersebut adalah pada koridor busway dan koridor utama di dalam wilayah yang dibatasi oleh jalan tol lingkar dalam kota DKI Jakarta (jalan-jalan protokol dalam kota). Peraturan ini berlaku pada mobil pribadi dan sepeda motor.

Dalam pertemuan itu, dihadiri pula oleh AKBP Drs Wahyono, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Hasan Basri Saleh, Asisten Perekonomian dan Administrasi Wiriyatmoko, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Endang Wijayanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Sugiyanta, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Sri Rahayu, Kepala Biro Hukum R Widyo Dwiyono Budhi, Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Darmaningtyas, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Instran Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan Deddy Arief, konsultan transportasi.

Peraturan tersebut merupakan kesepakatan multi-stakeholder antara Dinas Perhubungan Pemprov DKI, Dirlantas Polda Metro Jaya, Dewan Transportasi Kota Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pengamat kebijakan publik, Lembaga Swadaya Masyarakat Instran, akademisi UI, dan konsultan transportasi.


Sumber

Baru juga dikaji masalah transportasi ganjil genap udah banyak yang marah2 toh juga kalau transportasi umum belum bener ane yakin kebijakan ini ngak bakal dijalanin..

Pada usaha dikit napa ente minta gaji naik udah dinaikin tuh gaji masak gak kreatif, kalau gak bisa bawa motor atau mobil ya ente naik angkot, atau naik taksi atau bisa juga naik ojek dan travel.. " Kan boros " Jawabnya.

Kalau mau hemat ya bawa sepeda ontel atau jalan kaki malah lebih hemat...



Gengsi aja lu gedein...

Rakor kebijakan pembatasan kendaraan bermotor Ganjil-Genap


Jokowi : Ya MRT, Ya Monorel, Ya Genap-Ganjil

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah kemarin mencetuskan untuk menerapkan penggunaan kendaran dengan nomor polisi genap-ganjil di jalanan Ibu Kota, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali membahas masalah transportasi di Jakarta. (Baca juga: Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif)

Mengutip agenda Gubernur, Jumat 7 Desember 2012, Jokowi akan membahas proyek monorail. Pembahasan ini menyusul proyek yang sudah dibahas sebelumnya, Mass Rapid Transit (MRT).

Pada pukul 08.30 dijadwalkan rapat koordinasi mengenai monorel di Balai Agung. Setelah itu, Gubernur Jokowi akan menerima delegasi bisnis dari Abu Dhabi. Lalu, Jokowi juga akan menerima paparan terkait rencana penataan kawasan Plumpang, Jakarta Utara.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan mewakili Gubernur untuk menghadiri penyerahan penghargaan pemerintah di bidang industri. Acara dilaksanakan di Istana Negara Republik Indonesia.

Sumber