Tersangkanya numpang pejwan ya gan..

[size=+1]Bantu dan Gan ![/size]

Original Posted By nying nying
[size=+2]Nurhayati Siap Hadapi Laporan Marzuki Terkait Ucapannya di 'Mata Najwa'[/size]
Jakarta - Anggota DPR Wa Ode Nurhayati tidak gentar dilaporkan Badan Kehormatan (BK) oleh Ketua DPR [size=+1]Marzuki Alie[/size]. Nurhayati meyakini ucapannya di 'Mata Najwa' terkait pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan pimpinan Badan Anggaran sebagai penjahat anggaran adalah benar.

"Kalau dipanggil BK saya siap. Tapi sampai hari ini belum ada. Bahwa ada beberapa sumber berusaha menyampaikan (laporan) itu benar. Saya siap dipanggil karena yang saya sampaikan. Sebagai anggota Dewan saya menyampaikan benar itu benar, salah itu salah," kata Nurhayati saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (27/5/2011).

Nurhayati mengaku tidak sembarang bicara. Dia memiliki data terkait rapat badan anggaran. Nurhayati memberi contoh dalam penyusunan dana untuk daerah tertinggal.

"Kita cuma menegaskan komitmen pemerintah. Ada 120 kabupaten, untuk dana penyesuaian daerah tertinggal, sesuai hasil rapat banggar mendapatkan dana, tapi mereka malah tidak mendapat dana yang diminta," terangnya.

Nurhayati menegaskan, badan anggaran sudah rapat namun di tengah jalan putus begitu saja karena ada intervensi pimpinan DPR.

"Saya mencoba menggugat pemerintah kenapa 120 daerah yang tidak mendapat anggaran," tuturnya.

Nurhayati dalam acara 'Mata Najwa' pada Rabu (25/5) yang bertema 'Mafia Angka' menyebut pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan pimpinan Badan Anggaran sebagai penjahat anggaran. [size=+1]Marzuki Alie[/size]merasa tersinggung atas ucapan itu. Ucapan ini yang memicu kemarahan [size=+1]Marzuki Alie[/size] sehingga melaporkannya ke BK.

(ndr/nrl)

Senin, 13/06/2011 12:03 WIB
[size=+1]Pembatasan Akses Liputan Wartawan di DPR Dimotori Marzuki Alie [/size]
Elvan Dany Sutrisno - detikNews



Jakarta - Setjen DPR memberlakukan peraturan baru dalam peliputan di DPR. Para wartawan yang hendak melakukan peliputan di rumah rakyat diwajibkan memiliki kartu pengenal yang dikeluarkan pihak DPR. Jadi bagi wartawan yang tidak memiliki kartu yang diterbitkan DPR tidak akan diperkenankan meliput.

Peraturan yang baru pertama kali dibuat sejak DPR berdiri ini, dimotori Ketua DPR Marzuki Alie. Wakil Ketua Dewan Pembina PD itu beralasan aturan baru itu bisa membuat DPR lebih tertata dengan baik.

"Wartawan itu sahabat dalam membangun negara. Namun tentu semua harus tertata dengan baik, semua dihargai pada posisinya masing-masing," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Aturan barubanyak dikeluhkan sejumlah wartawan. DPR adalah rumah rakyat, tentu siapa saja, termasuk wartawan seharusnya bisa melakukan gerak peliputan tanpa pembatasan. Tidak dihalangi kartu.

Nah, pendapat Marzuki soal penyeragaman ini jauh berbeda dengan pandangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Politisi Golkar itu justru lebih mahfum dengan kondisi wartawan yang perlu kebebasan dalam melakukan peliputan. Dia menolak ada pembatasan dan penyeragaman kepada wartawan dalam melakukan kerja mewakili kepentingan publik.

"Kami meminta Sekjen DPR untuk mengembalikan semua hal yang diperlukan oleh media. Karena DPR memerlukan kritik yang tentu disalurkan melalui media," imbau Priyo saat dikonfirmasi, Jumat (10/6).

Aturan baru itu, bila diberlakukan, bagi mereka yang tidak memiliki tanda pengenal wartawan DPR akan diusir oleh pengamanan dalam (Pamdal) DPR. Priyo yang mengerti tugas wartawan juga berharap pihak pengamanan dalam DPR tidak bersikap sewenang-wenang kepada siapapun. Ia berharap transparansi peliputan di DPR juga dibuka.

"Jangan aturan baru dijadikan untuk menghalangi kerja media," tegas Priyo yang dikenal ramah ini.

(van/ndr)
[url]http://www.detiknews..com/read/2011/0...i-alie?9911022[/url]