News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
26-09-2019 13:13
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Kalau begitu, polisi kenapa tidak ditekan untuk lebih melakukan pencegahan kriminal supaya tidak merugikan masyarakat, sepertinya KPK terus yang ditekan.
Padahal pelaku korupsi, seharusnya terpelajar dan memahami hukum tipikor dengan baik.

Oh, dan satu lagi, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas di UU baru, padahal itu baik untuk mencegah korupsi terjadi, dan memudahkan menangkap pelaku2 nya.

Kriminalisasi pada orang2 tersebut didasari oleh sentimen politik, begitu juga dengan KPK saat ini kan ?
Secara institusi KPK dikebiri dan dikriminalisasi dengan tuduhan Taliban, walaupun buktinya tidak kuat, dan tidak dibawa ke pengadilan.

Lalu bedanya, di negara maju, prosesnya lebih transparan, sementara di Indonesia tidak.

Dalam kasus ipar presiden, apa anda yakin di belakang layar (yang tidak transparan) tidak ada apa2..?

Faktanya, kasus dahlan iskan yang ditangani kejaksaan, nilainya Miliaran Rupiah (kasus mobil listrik, dll), walaupun ternyata kejaksaan kalah di MA. (Sepertinya sarat muatan politis).
Sehingga kejaksaan seharusnya boleh menangani kasus besar.


sepertinya sudah. meskipun setiap ganti kepala polisi di daerah, fokus pencegahannya beda. habis fokus pencegahan kejahatan jalanan, ganti kepala polisi di daerah, pencegahan kejahatannya ganti di daerah perumahan, ganti kepala polisi lagi, ganti lagi fokus mini market. kalau di Surabaya biasanya polisi pakai radio Suara Surabaya untuk mengingatkan warga Surabaya untuk waspada terhadap kejahatan ini itu atau apa yang harus dilakukan agar tetap aman. kalau di luar Surabaya saya kurang tau.

LHKPN dan pelarangan membuka cabang adalah pasal2 yang tidak saya setujui

ya memang perlu ditelusuri apakah ada kelompok terpapar radikalisme di KPK, untuk lepas dari tuduhan taliban. di TNI saja ada 3% yang terpapar radikalisme.

di luar negeri kriminalisasi transparan, maksudnya bagaimana? pihak demokrat menuduh FBI telah dipengaruhi atau tidak independen karena tuduhan2 ke trump tidak terbukti.

tidak ada yang tahu di belakang layar kasus ipar jokowi ada apa. apakah anda tau ada sesuatu di balik layar? silahkan berikan buktinya

saya lupa2 ingat kasus dahlan iskan. sepertinya kasus dahlan iskan adalah pengembangan kasus, dari kasus korupsi tidak besar. entah bagaimana koordinasinya antar lembaga penegak hukum kalau pengembangan kasus seperti itu, apakah tetap ditangani lembaga penegak hukum awal karena lebih tahu dari awal atau wajib diserahkan untuk menghormati UU.
dahlan iskan baru dukung prabowo di pemilu terakhir. seingat saya, dahlan iskan pendukung jokowi saat itu, jadi menurut saya tidak ada muatan politis dari kubu jokowi. bunuh diri politik kalau bos media pendukungnya dikriminalisasi sendiri. tidak ada bukti pula yang menunjukkan itu dari lawan politik jokowi. jadi selama tidak ada bukti konkret ya tidak bisa menuduh.
0 0
0
profile picture
kaskuser
26-09-2019 16:25
Kalau yang saya lihat di Jakarta sih tidak ada pencegahan sama sekali, mulai dari yang simple, kenapa polisi selalu menjaga penerobos jalur busway di ujung, bukan di awal jalur, rambu2 ganjil genap tidak jelas, polisi banyak yang tidak bisa membedakan P dan S dicoret, penindakannya asal.

Kasus Trump itu ditangani khusus oleh Robert Mueller, saya rasa cukup transparan. Anyway, Trump memang punya banyak sekali kasus, sampai ada Wikipedia Page khusus untuk itu (bukan hanya saat dia naik jadi Presiden).

Saya harap anda tidak terlalu naif untuk menyatakan tidak ada sama sekali permainan di belakang layar di politik Indonesia. Terlalu banyak kasus dimana penguasa (dan mantan penguasa) beserta kroni nya tidak dihukum secara adil, tidak ada penindakan, dan diabaikan. (Tidak perlu saya jelaskan karena banyak).
Serta saya tidak yakin Presiden saat ini tidak bertindak seperti pendahulunya. Pernyataan saya ini didasarkan pengamatan historis pada kasus yang melibatkan high profile individual sebelum2nya. Jadi saya minta pembuktian kalau kasus ini tidak seperti kasus serupa di masa lalu. (Jangan dibalik, saya yang membuktikan penyebab kasus ini mandek)

Kasus dahlan iskan pertama saat dia Dirut PLN (gardu 2011-2013), kedua kasus BUMD Jatim (2000 -2010), ketiga kasus mobil listrik saat dia jadi Menteri.

Ketiganya tidak berhubungan, dan Kejaksaan ngotot sekali mencari2 kasus, karena ketiganya kalah di MA, maka saya anggap mencari2 kasus, dan terasa politis, apalagi Jaksa Agung adalah kader Nasdem, which is politician (ex anggota DPR pula).

Makanya saya harap, next jaksa agung jangan dari politisi, tetapi orang netral yang tidak ada beban politik. (Walaupun itu ya terserah presiden sih)
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia