News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
25-09-2019 15:51
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Maaf saya baru balas, saya baru kembali dari LN kemarin malam

Cerita yang anda dengar itu, tidak cuma terjadi saat ada kasus korupsi, semua kasus kalau ada penyitaan, maka ceritanya akan sama

Kasus Malinda Dee (Citibank), mobil sitaan nya juga mangkrak di kantor Citibank dulu, bahkan mengabiskan 30juta per bulan untuk perawatan. Mobilnya tidak bisa dijual karena belum putusan final, dan mobil itu setiap hari, nilainya semakin turun.

Kalau sudah putusan final, baru uang atau properti anda dikembalikan (jika clean and clear statusnya ya). Tanpa perlu MA (unless kasusnya naik terus sampai PK kalau tidak salah)

Saya sudah dengar Antasari setuju, dan saya belum tahu apa alasannya (tetapi, saya setuju dia dijadikan dewan pengawas nanti).

Kalau siapa yang salah, saya tidak tahu, karena saya mencari, "apa yang salah", bukan siapa yang salah.
Penyebab kesalahnya adalah, di Indonesia selalu ada politik bekingan (Kolusi dan nepotisme), dan rasanya dewan pengawas bukan solusi, karena ditunjuk presiden.

Lebih pas kalau fungsi polisi dan jaksa untuk memberantas korupsi diperkuat, dengan membuat dewan pengawas untuk mereka berdua.

Btw, kemarin ada pidato di Singapura yang cukup menarik, " Jika seseorang tidak jujur dalam masalah kecil, maka dia tidak pantas mengurusi masalah besar"

Jadi KPK menangkapi kasus OTT kecil2 sebetulnya juga fungsi pencegahan, sebelum mereka menjadi besar. :-)


kalau cerita orang di warung, kepala daerahnya sudah divonis bersalah. barangnya tidak bisa kembali karena sudah dipakai jadi proyek. pemerintah daerah tidak ada yang berani bayar ke suplier proyek karena proyeknya sendiri tidak diteruskan dan dananya tidak ada. dia tanya2 ke seseorang yang mengerti hukum, untuk masalah seperti ini bisa habis 5-10 miliar kalau dari PN sampai ke MA, karena kalau ke MA harus bolak balik Surabaya Jakarta, itu saja belum pasti bisa menang/dibayar. karena barangnya bernilai 1 miliar, dibanding 5-10 miliar jadi ya direlakan. waktu itu dia stres karena dia jadi tidak bisa bayar ke supliernya.

jadi apa yang salah dari KPK sehingga kasus ipar jokowi tidak ada progres?

ya, mantan pekerja KPK yang kembali ke kepolisian dan kejaksaan dipakai untuk tindak pidana korupsi.
polisi dan kejaksaan sudah ada pengawasnya.
tidak selalu. ada yang biasa dapat uang tagihan dalam kota senilai jutaan rupiah tidak dicuri karena tidak sebanding dengan dipenjara. begitu keluar pulau dapat uang tagihan ratusan juta, eh uang tagihan dibawa kabur. banyak pengalaman saya yang tidak sesuai kebanyakan teori2 "kebijaksanaan" yang ada. membuat shock saat saya masih lugu. pokoknya selalu waspada terhadap siapapun.
0 0
0
profile picture
kaskuser
25-09-2019 20:14
Ya, kasus yang anda dengar bisa saja terjadi, di luar kasus korupsi sekalipun, kasus penggelapan, penipuan (seperti kasus biro jasa umroh bodong misalnya), memang seperti itu keadaannya di negara ini.

Yang salah adalah, kewenangan KPK untuk menangkap high profile individual beserta kerabat dan yang dia lindungi sangat minim, apalagi banyak kasus komisioner KPK dikriminalkan, atau kasus lama yang pernah menimpa dirinya, dibuka2 lagi.

Jadi nanti jika komisioner KPK mau menindak high profile individual, kasus lama yang disimpan, bisa dipakai dan dibuka lagi.

Maka kewenangan dewan pengawas KPK, juga harus bisa melindungi KPK dari kriminalisasi selama mereka menjabat. Kalau yang saya lihat, dewan pengawas malah bisa menemui tersangka KPK. Kok kesannya melindungi tersangka, bukan komisioner KPK nya.

Kalau Kejaksaan dan Polisi sudah ada pengawasnya, apa kasus korupsi yang melibatkan high profile individual, yang sudah berhasil diselesaikan oleh mereka berdua ?

Maka dari itu, hukuman korupsi sebaiknya disesuaikan dengan nilai korupsinya, tetapi hal tsb tidak diatur di UU KPK dan KUHP yang baru.
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia