News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
21-09-2019 07:20
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Karena korupsi masih masif itulah, pencegahan dan penindakan sama pentingnya kalau menurut saya, keduanya harus diperkuat, bukannya satu diperkuat, satunya diperlemah.

Kalau anda mengikuti kasus besan SBY, setelah dipidana, apa yg terjadi dengan Antasari Azhar..?
Kasihan bapak itu, demi pemberantasan korupsi, dia menjadi korban

Lalu, kasus ipar jokowi sudah sampai mana ?
Beritanya mandek sepertinya, tidak ada progress


kenapa saya katakan pencegahan harus lebih besar porsinya, karena dampaknya ke masyarakat lebih baik. kapanhari saya mendengar seseorang cerita di warung, dulu dia adalah suplier ke proyek pemerintah. dia sudah kirim barang, ternyata proyeknya ada kasus korupsinya yang dilakukan kepala daerahnya. dia belum dibayar karena proyeknya dihentikan dan orang2 juga tidak tau solusinya.
kemungkinan yang lain : anda beli properti dari pejabat. pejabatnya tertangkap korupsi. properti yang anda beli adalah salah satu hasil korupsi. properti anda disita, tapi anda juga tidak akan dapat pengembalian uang. kalau tidak salah anda harus berjuang di MA dengan tidak ada kepastian berhasil atau tidak.

antasari azhar yang setuju revisi itu?

tidak ada progres itu salahnya siapa?
0 0
0
profile picture
kaskuser
25-09-2019 09:58
Maaf saya baru balas, saya baru kembali dari LN kemarin malam

Cerita yang anda dengar itu, tidak cuma terjadi saat ada kasus korupsi, semua kasus kalau ada penyitaan, maka ceritanya akan sama

Kasus Malinda Dee (Citibank), mobil sitaan nya juga mangkrak di kantor Citibank dulu, bahkan mengabiskan 30juta per bulan untuk perawatan. Mobilnya tidak bisa dijual karena belum putusan final, dan mobil itu setiap hari, nilainya semakin turun.

Kalau sudah putusan final, baru uang atau properti anda dikembalikan (jika clean and clear statusnya ya). Tanpa perlu MA (unless kasusnya naik terus sampai PK kalau tidak salah)

Saya sudah dengar Antasari setuju, dan saya belum tahu apa alasannya (tetapi, saya setuju dia dijadikan dewan pengawas nanti).

Kalau siapa yang salah, saya tidak tahu, karena saya mencari, "apa yang salah", bukan siapa yang salah.
Penyebab kesalahnya adalah, di Indonesia selalu ada politik bekingan (Kolusi dan nepotisme), dan rasanya dewan pengawas bukan solusi, karena ditunjuk presiden.

Lebih pas kalau fungsi polisi dan jaksa untuk memberantas korupsi diperkuat, dengan membuat dewan pengawas untuk mereka berdua.

Btw, kemarin ada pidato di Singapura yang cukup menarik, " Jika seseorang tidak jujur dalam masalah kecil, maka dia tidak pantas mengurusi masalah besar"

Jadi KPK menangkapi kasus OTT kecil2 sebetulnya juga fungsi pencegahan, sebelum mereka menjadi besar. :-)

0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia