Anggota DPR dari Fraksi PDIP Usul agar Politik Uang Dilegalkan, Sekedar Sarkasme?

Beranda

...

Citizen Journalism
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Usul agar Politik Uang Dilegalkan, Sekedar Sarkasme?

amekachi

16-05-2024 10:15

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Usul agar Politik Uang Dilegalkan, Sekedar Sarkasme?

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Usul agar Politik Uang Dilegalkan, Apakah Sekedar Sarkasme terhadap Jalannya Pemilu 2024 Kemarin?

Dalam setiap kegiatan yang berunsur politik tentunya kita sangat mengharapkan untuk tidak terlibatnya politik uang didalamnya ya gansist, walaupun pada kenyataannya rahasia umum itu sebaliknya. Politik uang atau money politics sering kali terjadi, dari mulai tingkat pemilihan kepala desa hingga tingkat tertinggi diatasnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, telah mengusulkan agar praktik politik uang atau money politics dilegalkan dalam pelaksanaan kontestasi politik. Usulan ini dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (15/5/2024). Meskipun terdengar kontroversial, Hugua berharap usulan ini dapat diatur dalam peraturan teknis.

Quote:

Hugua memberikan alasan bahwa praktik money politics sudah menjadi praktik umum dalam pemilu tanpa terkecuali. Ia berpendapat bahwa dengan melegalkan politik uang dalam jumlah tertentu, kontestan pemilu tidak lagi terlibat dalam perlombaan mencari dana ilegal secara sembunyi-sembunyi. Dengan adanya aturan yang jelas, para peserta pemilu akan lebih terbuka dalam memperoleh dukungan keuangan dan menggunakan dana secara transparan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Hugua juga menyebutkan batasan-batasan tertentu yang harus diterapkan dalam melegalkan money politics. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dan kecurangan dalam penggunaan dana kampanye. Ia mengusulkan agar istilah money politics diganti dengan sebutan lain, seperti cost politics, dalam peraturan KPU. Selain itu, Hugua juga menyarankan adanya batasan maksimal jumlah uang yang boleh digunakan, misalnya tidak lebih dari Rp20 juta.

Usulan Hugua ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa melegalkan politik uang dapat mempermudah praktik korupsi dalam pemilu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, praktik money politics dapat diawasi dan dikendalikan lebih baik.

Pada akhirnya, keputusan untuk melegalkan atau tidak melegalkan politik uang dalam pemilu adalah tanggung jawab dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mereka harus mempertimbangkan dengan matang dampak positif dan negatif dari usulan tersebut serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye. Bagaimanapun juga, langkah-langkah untuk meningkatkan integritas pemilu harus terus diperjuangkan agar pemilihan umum yang adil dan bersih dapat terwujud.

Selain itu, ada juga tanggapan dari Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim tentang ucapan kontroversial Hugua tersebut. Chico menyatakan jika itu hanyalah sebatas sarkasme dari yang bersangkutan karena maraknya money politics dalam ajang pemilu 2024 kemarin, diungkapkan oleh Chico kepada wartawan hari Rabu, 15 Mei 2024 bahwa gelaran pemilu kemarin money politics sangat marak dan kasat mata namun tak ada penindakan bahkan seakan dibiarkan oleh penyelenggara pemilu dan aparat.

Sumber Tulisan dan Gambar:

1

2