Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (tengah) dan Agus Hermanto (ketiga kanan) berfoto bersama Anggota BPK terpilih Pius Lustrilanang (kedua kiri), Hendra Susanto (kiri), Harry Azhar Azis (ketiga kiri), Daniel Lumban Tobing (kedua kanan), dan Achsanul Qosasi (kanan) pada Rapat Paripurna ke-11 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Komisi XI DPR RI memilih lima orang anggota BPK baru untuk masa kerja 2019-2024. Lima anggota tersebut dipilih melalui voting yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2019) menyusul kesepakatan dalam rapat anggota komisi.

Lima orang ini terpilih dari total 55 kandidat anggota BPK yang masuk dalam tahap voting. Mereka ialah Pius Lustrilanang dengan 43 suara, Daniel Lumban Tobing (41), Hendra Susanto (41). Achsanul Qosasi (31), dan terakhir Harry Azhar Azis (29).

Anggota baru ini dipilih lantaran lima anggota BPK petahana akan habis masa jabatannya. Mereka adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, Harry Azhar Azis, dan Eddy Mulyadi Soepardi (meninggal). Achsanul dan Harry memang anggota lama yang terpilih kembali.

Kelima anggota BPK baru ini nantinya akan melengkapi sembilan formasi anggota BPK. Empat lainnya adalah Bahrullah Akbar, Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, dan Isma Yatun.

Penetapan anggota baru akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sebelum kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung.

Di balik nama-nama anggota BPK ini, khususnya mereka yang baru, kental dengan lingkaran dunia politik. Berikut adalah profil mereka:
Pius Lustrilanang
Dinukil dari laman susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra, Pius saat ini menempati jabatan sebagai Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Partai. Sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, Pius memiliki hubungan yang unik dengan ketua umum partainya, Prabowo Soebianto.

Dulu, Pius adalah aktivis yang mengaku pernah diculik pada 1997/1998 oleh Tim Mawar Kopassus TNI AD. Pada masa itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Kopassus sekaligus pemimpin Tim Mawar.

Nama Pius sempat populer pada tahun 1998 ketika ia melapor ke Komnas HAM tentang penculikan dan penyekapan yang dialaminya selama 2 bulan. Sejak 2009, ia menjabat sebagai anggota DPR dan saat ini masih bertugas di komisi IX.
Daniel Lumban Tobing
Daniel adalah anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII. Saat ini ia menempati Komisi VI yang mengurusi bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional.

Pada periode sebelumnya, yakni 2009 hingga 2014, Daniel juga menempati kursi Parlemen. Ia duduk di Komisi IV yang mengurusi bidang pertanian, perkebunan, dan pangan. Lalu pindah ke Komisi VI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.
Achsanul Qosasi
Sebelum menjadi anggota BPK periode 2014-2019, lelaki asal Sumenep, Jawa Timur, ini dikenal publik di dua dunia: politik dan sepak bola. Di bidang politik, politikus asal Partai Demokrat (PD) ini sudah kenyang pengalaman.

Ia pernah menduduki posisi Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Sekretaris Perbankan PD, hingga Wakil Ketua Fraksi MPR-RI. Sedangkan di dunia sepak bola, penggemar mobil klasik tersebut merupakan orang yang membesarkan Madura United.

"Ke depan saya akan melanjutkan agenda yang saat ini memang masih on going. Pertama, agar keberadaannya bermanfaat buat pemerintah dan parlemen," katanya soal rencana dia menjabat Anggota BPK pada periode kedua ini, dilansir Tempo.co.
Harry Azhar Azis
Harry juga bukan orang kemarin sore di dunia politik. Sejak awal dekade 2000-an nama Harry sudah menjadi sosok penting di tubuh Partai Golkar. Saat itu, ia menjadi Tim Ekonomi di DPP Golkar.

Pada 2003-2005, namanya mulai masuk ke jajaran elite partai berlambang pohon beringin tersebut dengan menjadi Wakil Ketua Balitbang DPP Golkar. Pun, pada periode tersebut ia menjadi anggota Komisi Konstitusi MPR RI.

Sejak 2009-2014, ia menduduki kursi anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi XI. Setelahnya, lelaki asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, itu menjadi anggota BPK.

Ia saat ini menjabat sebagai anggota VI BPK, setelah dilengserkan secara aklamasi dari posisi ketua BPK pada 2017 karena dianggap melanggar kode etik.

Salah satunya pelanggaran kode etik yang disoroti terkait dengan kasus Panama Papers. Dokumen ini menyebutkan perusahaan milik Harry, Sheng Yue International, tercatat mendirikan perusahaan offshore di negara suaka pajak pada 2010.
Hendra Susanto
Hendra merupakan pejabat karier di BPK. Posisi terakhirnya adalah Kepala Auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Pemeriksa Madya pada Sub Auditoriat I.B.1, Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK.

Dia pernah ditugaskan di kantor BPK Perwakilan Banten, sebelum ditarik ke pusat. Di sana, posisi Hendra adalah sebagai Pemeriksa Madya atau Tim Ketua Senior, pada Sub Auditorat Banten. Pada 2012, Hendra tercatat bertugas di kantor BPK Perwakilan Jambi.

Hendra sudah pernah mengikuti seleksi anggota BPK tahun 2017 lalu. Dalam seleksi untuk memilih 2 anggota BPK periode 2017-2022 itu, dia sempat masuk daftar 13 nama yang direkomendasikan DPD kepada DPR RI.
Sosok politisi lain
Selain empat orang di atas, anggota BPK lainnya juga mayoritas dari dunia politik. Misalnya Isma Yatun. Dalam keterangannya di laman resmi BPK, Isma merupakan politikus asal PDIP yang pernah menduduki beberapa komisi di DPR --di antaranya Komisi VII, X, XI.

Sehingga, dari sembilan anggota BPK nanti, mayoritas akan diduduki oleh orang-orang yang berasal dari parpol. Kondisi ini berbeda dengan susunan anggota BPK periode 2014-2019 yang mayoritas berisi orang-orang profesional atau karier.

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), terpilihnya mayoritas politikus sebagai anggota BPK 2019-2024 akan membawa konsekuensi bagi lembaga tersebut.

"Karena sebelum ini muncul keraguan terhadap calon bersangkutan yang kini terpilih," ujar Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah, Kamis (26/9) dalam Kompas.com.

Dikuasainya kursi anggota BPK oleh politikus membuat potensi konflik kepentingan sulit untuk dihindarkan. Bahkan Fitra menilai benturan kepentingan itu akan sangat besar.

Apalagi, kata Ervyn, BPK tidak hanya bertugas untuk mengaudit lapaoran keuangan kementerian dan lembaga negara termasuk DPR atau pemerintah daerah saja.

Namun lembaga itu juga melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana bantuan untuk partai politik yang berasal dari APBN dan APBD dari tingkat pimpinan pusat hingga cabang parpol.

"Saya berpandangan, tugas (BPK) ini malah semakin berat," kata Ervyn.

Suara negatif tak hanya disuarakan oleh Fitra. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius, menilai selama ini kredibilitas hasil audit BPK diragukan dan memicu polemik, terutama bagi lembaga pemerintah.

Dan kini, menurut Lucius, pemilihan anggota BPK sejak awal sudah diragukan serta akhirnya mayoritas politikus duduk di dalamnya. Bahkan DPR memilih para politisi yang tidak laku dalam pemilu atau gagal duduk di dewan untuk menjadi anggota BPK.

"Ini artinya BPK menjadi tempat menampung pensiunan politisi yang tidak laku di dewan dan pemilu, ini adalah keranjang sampah bagi politisi. Kita akan sulit menganggap sebuah lembaga kredibel jika seolah menjadi bak sampah," kata Lucius di Jakarta kepada Beritagar.id, Kamis (26/9).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ik-kepentingan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ekonomi melambat, penerimaan negara terhambat

- Target di atas kertas yang selalu meleset

- Kekerasan polisi hadapi demo, pemerintah memaklumi