Foto ilustrasi. Pasukan pengamanan perbatasan TNI tiba di Nunukan, Kalimantan Utara, 2015.
Masing-masing lembaga negara mulai mengeluarkan kajian seiring rencana kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merumuskan konsep interkoneksi transportasi di ibu kota baru, TNI pun menyatakan keinginan untuk mendirikan komando daerah militer (kodam) baru.

Panglima Kodam VI Mulawarman, Mayor Jenderal Subiyanto, menyatakan pendirian kodam baru itu adalah bagian dari konsep pertahanan dan keamanan (hankam). "Idealnya harus ada satuan militer sekelas kodam baru khusus pengamanan ibu kota," kata Subiyanto di Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (25/9/2019).

Pemerintah resmi mengumumkan Kecamatan Sepaku di PPU dan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi ibu kota baru Indonesia. TNI pun bergerak cepat mengkaji teritorial seluas 2.000 hektare.

Subiyanto menyatakan ibu kota merupakan obyek vital nasional yang wajib memperoleh pengamanan maksimal. Maklum, ibu kota negara menjadi domisili kepala negara sekaligus simbol negara.

Secara global, konsep hankam memberikan perlindungan terhadap istana negara, lembaga negara, taman negara, dan botanical garden. Apalagi terdapat permukiman aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri, dan perwakilan diplomatik negara sahabat.

Oleh karena itu, menurut Subiyanto, pengamanan inti ibu kota negara harus dilakukan oleh satuan militer setingkat kodam. kemudian kodam ibu kota harus punya kekuatan militer dengan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaik.

"Contohnya seperti Kodam Jaya yang melindungi keamanan ibu kota Jakarta," paparnya.

Kodam ibu kota juga perlu dilengkapi mobilitas personel militer hingga mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Subiyanto mencontohkan, peningkatan personel bintara pembina desa (babinsa) sesuai kapasitas penduduk Kaltim.

Selain itu, Kodam Mulawarman pun meminta pembentukan kodam baru pengamanan area perbatasan dengan Malaysia. Mabes TNI sudah lama merencanakan pembentukan kodam perbatasan menyusul berdirinya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

"Kemungkinan juga akan ada Kodam baru di Kaltara," tuturnya.
Belum bisa dipublikasi
Kepala Penerangan Kodam Mulawarman Kolonel Dino Martino menambahkan, Mabes TNI sedang mengkaji dan membahas secara detail konsep pengamanan ibu kota sehingga belum bisa dipublikasi.

"Masih dalam kajian Mabes TNI dan Mabes AD sehingga belum bisa dibagi kepada publik," ungkapnya.

Namun secara garis besar, kata Dino, idealnya kawasan ibu kota harus steril dari seluruh ancaman pihak luar. Sehingga secara otomatis, lokasi ibu kota negara wajib dilindungi dengan penempatan alutsista tercanggih yang mengintegrasikan tiga matra TNI; darat, laut, dan udara.

"Jenis alutsista dan satuan yang akan ditambahkan masih dibahas karena sistem pengamanannya terintegrasi tiga angkatan darat laut dan udara," tutur Dino.

Di sisi lain, Kodam Mulawarman pun akan menyesuaikan jumlah personel dan kemampuan alutsista. Posisi Kodam Mulawarman akan melapis pengamanan area ibu kota bersama kodam baru termaksud.

Sebelum pengumuman lokasi ibu kota, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sempat berulang kali meninjau Kaltim. Ia mengecek lokasi latihan tempur prajurit TNI di Amburawang Argosari di Kukar yang kabarnya akan menjadi lokasi Mabes TNI di Kaltim.

Namun selama di Kaltim, Hadi mengklaim menghadiri kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Komando Distrik Militer (Kodim) 0901 Aji Suryanata Kusuma. Ia menolak menanggapi pertanyaan seputar pemindahan ibu kota.
Jangan abaikan kearifan lokal
Sementara itu, masyarakat Kaltim pun punya permintaan khusus agar pemindahan ibu kota tidak melupakan kearifan lokal. Jadi, ibu kota baru harus memperhatikan pula empat kelompok suku lokal; Kutai, Banjar, Dayak, dan Paser.

"Kearifan lokal Kaltim harus memperoleh tempat dalam pembentukan ibu kota baru nanti," kata Dosen Pemerintahan Universitas Mulawarman, Jauchar Barlian, dari Samarinda saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (26/9/2019).

Jauchar mengatakan, cikal bakal terbentuknya masyarakat Kaltim bermula adanya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerajaan tertua di Indonesia ini pemegang tampuk kekuasaan seluruh wilayah Kaltim.

"Sehingga area ibu kota nanti pasti adalah tanah adat kesultanan ini. Apalagi eksistensi Kesultanan Kutai masih ada hingga sekarang," ujarnya.

Jadi, lanjut Jauchar, setidaknya ibu kota baru harus mampu menjalin koordinasi yang baik dengan Raja Kutai di Tenggarong, Kukar. Konsep ini yang sekarang terus dilakukan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar.

Namun demikian, Jauchar yakin proses pemindahan ibu kota akan berlangsung lancar tanpa kendala. Apalagi selama ini, karakter mayoritas masyarakat Kaltim sangat heterogen menghargai pluralisme.

"Masyarakat Kaltim sangat heterogen dan plural. Bahkan penduduk Kaltim 40 persen di antaranya merupakan pendatang suku Jawa," ungkapnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kan-kodam-baru

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Mahasiswa minta Perppu, pemerintah-DPR arahkan ke MK

- Kualitas udara Indonesia (Kamis, 26/09/2019)

- Perusahaan asing kena segel karhutla