Jurnalindonesia.co.id — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan subsidi untuk warga yang membeli rumah lewat program DP 0 rupiah. Pemprov DKI hanya akan menalangi terlebih dahulu uang muka pembelian rumah tersebut.

“Jadi bukan diberi cuma-cuma dan juga bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP 0 rupiah ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi,” kata Tuti di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/3/2018).

Menurut Tuti, Pemprov DKI Jakarta akan menalangi uang muka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nantinya pembayaran uang muka tersebut akan dimasukkan ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP 0 rupiah.


Kendati demikian, kata Tuti, Pemprov DKI Jakarta tidak selalu menalangi uang muka tersebut. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP.

Tuti mengatakan, anggaran untuk talangan DP itu juga sebenarnya belum dianggarkan pada APBD-Perubahan DKI 2018. Sebab, pembangunan rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa juga belum akan selesai dibangun tahun ini.

“Namun, jika itu dibutuhkan, kami akan alokasikan,” kata Tuti.

Skema yang digunakan untuk merealisasikan program itu adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah. Pengembang bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut dengan suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan. Suku bunganya 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

https://jurnalindonesia.co.id/rumah-...pun-hibah/amp/

Haha... Mampus bakalan setor duit 20 tahun 😀👍