Jakarta - Pemerintah membangun jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 km, mulai dari Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Medan yang dilalui dalam membangun jalan di wilayah paling timur Indonesia ini tak sama dengam wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Ada berbagai wilayah pegunungan yang ditembus hingga sungai, sehingga harus dibangun jembatan agar jalan bisa tetap tersambung.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto mengatakan salah satu kendala dalam melakukan pembangunan jalan Trans Papua adalah keterbatasan informasi saat membuka lahan baru.

"Data kita sangat terbatas di sana. Kita bikin pasirnya di sini, sambil jalan kita perbaiki semuanya. Jadi kendala pas buka jalannya, kita susah," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Selain itu, kendala pembangunan jalan Trans Papua adalah mobilisasi peralatan, di mana sangat sulit membawa alat-alat berat ke daerah yang terpencil atau bahkan terisolasi.

"Untuk mendatangkan peralatannya itu kan semuanya harus diangkat semua kebanyakan," ujar dia.

Lanjut Arie, tak jarang pihaknya juga mendapat gangguan keamanan dari warga setempat. Hal ini membuat pihaknya melakukan kerja sama pengamanan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar kejadian penculikan atau penyanderaan pekerja yang sempat terjadi tak terulang lagi.

"Kita membangun, tapi bagaimana ini harus bisa dinikmati oleh masyarakat setempat juga. Tantangannya adalah, keahliannya ini jauh berbeda. Kalau bicara cepat, pasti akan datangin tenaga kerja dari Toraja, dari Jawa. Nah sekarang, bagaimana kita bisa menekan ini supaya mereka bisa memakai tenaga kerja lokal kan. Kalau enggak, kan jadi tenaga kerja lokal saja. Ini kan harus kita bikin pelatihan," tutur Arie.

"Jadi kita gunakan jangan teknologi yang terlalu canggih, supaya tenaga kerja lokal bisa bekerja juga. Dan sekarang perusahaan-perusahaan lokal juga kita beri porsi, digandeng dengan BUMN-BUMN, dan keahlian mereka makin meningkat," tambahnya.

Meskipun demikian, ia mengaku kenyataan di lapangan tidak semudah teori yang dipaparkan. Kata dia, tetap ada pihak-pihak yang memanfaatkan bahwa ini daerah khusus, sehingga minta diperlakukan lebih khusus dan mendapat fasilitas lebih.

"Tapi ini harus terus dilatih. Kalau mereka (warga lokal) diikutkan, pasti akan lebih mudah. Lebih banyak yang mendukung. Di Papua, untungnya ekonomi kita lebih bagus daripada di Papua Nugini. Kalau ke perbatasan, banyak masyarakat Papua Nugini yang belanja ke sana (Papua)," tukasnya. (ang/ang)

https://m.detik.com/finance/berita-e...724.1486105971

Mantab khan bray... karya presidenku