Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengirim sinyal kuat kepada pemerintah Republik Rakyat China terkait insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan China dengan kapal perang RI Imam Bonjol-383.

Protes China atas tertembaknya kapal ikan Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut pekan lalu, dijawab Jokowi dengan terbang langsung ke Natuna hari ini, Kamis (23/6).

Di perairan yang disebut China sebagai zona perikanan tradisional mereka, Jokowi akan menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang melepas tembakan ke Han Tan Cou.

“Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Isyarat berang pemerintah Indonesia kepada China kian jelas terlihat dari deretan pejabat tinggi yang dibawa Jokowi ke Natuna. Di antara mereka ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Saat ini rombongan Presiden telah bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, barat laut Kalimantan.



Pukul 11.00, rapat di atas kapal perang Imam Bonjol akan membahas percepatan pembangunan di Natuna –gerbang Republik Indonesia yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Meski Jokowi menunjukkan kemarahan Indonesia kepada China atas insiden berulang di Natuna, pada saat yang sama pemerintah juga menegaskan ingin tetap menjaga hubungan baik dengan China.

“(Penembakan ke kapal China) yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok. Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun,” kata Menko Luhut.

Senada, Menlu Retno berkata, “Komunikasi Indonesia jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum, bukan politik.”

Soal penegakan hukum itu, ujar Luhut, artinya Indonesia akan menindak tegas kapal asing dari negara manapun yang melakukan aktivitas bisnis di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk perairan Natuna.

“Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun,” kata Luhut.