Dua bulan dokumen Panama Papers buat gaduh, tapi Muhammad Yusuf tak terkejut. Ia mengaku punya data yang lebih seram ketimbang Panama.

Di catatannya ada 900 ribu transaksi mencurigakan sejak 2004 sampai 2016. Sementara tautan milik Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) hanya ada 2.961 nama. Jumlah itu muncul saat kata kunci Indonesia dimasukkan.

Dokumen Panama menyentuh individu dan perusahaan terkenal. Sebut saja Achmad Kalla, James T Riyadi, Anindya N Bakrie, Rachmat Gobel, dan Sandiaga Uno.

Sedangkan perusahaan yang terdaftar adalah Agung Podomoro, Lippo, Agung Sedayu, Bakrie & Brothers, Texmaco Group dan banyak lagi. Terdapat juga beberapa pemimpin dunia dan kerabatnya.

Yusuf sedang menelusuri semua nama itu. Terutama terkait dengan temuan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) yang diambil dari LHA (Laporan Hasil Analisis) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Tak semua nama serta merta bersalah," ujar Ketua PPATK ini.

Ia justru menyoroti adanya celah dalam skema bisnis akibat lemahnya pengawasan. Hal ini potensial dimanfaatkan orang untuk berbuat jahat--yang kemudian merugikan keuangan negara. "Kemungkinan besar penggelapan pajak," katanya.

Kepada Fajar WH, Yandi Mohamad, Heru Triyono dan fotografer Bismo Agung dari Beritagar.id, Yusuf menyatakan tak mudah mencari bukti dari data Panama Papers. Sejauh ini pemeriksaan PPATK terhadap data Panama baru pada tahap mencurigakan.

"Saya telah memberikan temuan-temuan itu ke penegak hukum," kata dia di ruang kerjanya, Lantai 4, Gedung PPATK, Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Bagaimana modus pemilik perusahaan offshore dan transaksi keuangan mereka, khususnya dari dan ke luar negeri, dan apakah semuanya ada laporannya di PPATK? Berikut keterangan Yusuf:

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di ruang kerjanya, Lantai 4, Gedung PPATK, Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Mengapa ada cukup banyak nama orang Indonesia di Panama Papers?Ini akibat adanya celah dalam skema bisnis dan lemahnya pengawasan. Hal ini potensial dimanfaatkan orang untuk berbuat jahat--yang bisa jadi merugikan keuangan negara.

Celah bagaimana yang Anda maksud...Misalnya begini. Ada penjual mobil yang rata-rata bisa menjual sebanyak 6 unit. Tapi laporan keuangan yang masuk rekening perusahaan hanya 2 unit. Sisanya masuk ke rekening pengurusnya si A, B, C dan D. Alhasil yang diperiksa oleh pajak hanya perusahaannya saja. Padahal total transaksi lebih dari yang dilaporkan ke negara.

Mungkin saja keuntungan mereka yang tidak kena pajak itu disimpan dan dikirim ke luar, di tempat dengan pajak yang rendah hingga bebas pajak.

Siapa sih dan apa motivasi mereka yang namanya ada di Panama Papers?Kita sedang verifikasi oknum-oknum yang disebut di Panama dari perspektif TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam pandangan saya ini hanya modus lama untuk menghindari pajak, menyembunyikan hasil kejahatan atau harta syubhat ke tempat-tempat surga pajak.

Data PPATK justru lebih banyak dari Panama. Sejak 2004 sampai 2016 kami memiliki data 900 ribuan individu dengan catatan melakukan transaksi mencurigakan. Total uang mereka Rp100 ribu triliun. Jadi data Panama itu adalah barang lama buat kami.

Apakah data PPATK memiliki kesamaan dengan Panama?Saya tidak bisa bicara itu ha-ha. Yang pasti saya sudah sampaikan data itu ke Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Menteri Luar Negeri. Saya mencium bisa jadi uang-uang itu adalah dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang ganti baju saja, atau pelaku illegal logging dan illegal fishing, tambang liar dan lain-lain.

Ada nama pesohor juga yang selama ini disebut-sebut media dalam data PPATK itu?Iya, tapi saya tidak bisa sebut. Jumlahnya juga saya tidak hafal. Yang jelas ada politisi, pejabat, pengusaha, dan yang sedang kabur ke luar negeri ha-ha.

La Nyalla Mattalitti? (Tersenyum)

Sebenarnya bagaimana modus simpan uang ala Panama Papers ini?Biasanya menggunakan tangan consultan manager. Nah, Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama, cuma salah satunya saja. Yang lain juga banyak.

Kemudian Mossack membuat perusahaan cangkang (perusahaan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan). Biasanya si pemilik menyewa orang untuk berperan sebagai manajemen perusahaan.

Apa saja yang ditawarkan consultan manager?Mereka biasanya menawarkan fasilitas pajak yang rendah hingga bebas pajak. Tempat transaksi keuangannya dilakukan di British Virgin Islands, Macao, Bahama, dan Panama--yang memang surga pajak.

Kemudian pemilik bisa mengirim uangnya ke offshore financial center. Uangnya kemudian diubah ke obligasi atas nama dan dimiliki oleh perusahaan cangkang itu.

Jika PPATK memiliki banyak data transaksi mencurigakan sejak dulu, mengapa tidak dilaporkan ke penegak hukum agar ditindaklanjuti?Saya sudah berusaha membuat beberapa terobosan agar ditindaklanjuti. Tapi ujung-ujungnya berhenti alias tidak diproses atau diproses tapi mengecewakan, atau bahkan diproses tapi tidak tuntas.

Kok bisa...Justru itu. Sepanjang mereka (penegak hukum) menerima laporan dengan amanah, maka kami rela. Tapi jika tidak, kami jengkel.

Yang tidak amanah ini penegak hukum yang mana, polisi, jaksa, KPK atau...He-he. Jangan disebut. Ketidaklanjutan itu mungkin ilmu pengetahuannya saja yang kurang atau ada yang karena data itu dimanfaatkan untuk pribadi. Jadinya politis.

Makanya ketika saya memimpin di sini data itu tidak asal kirim saja, tapi lebih selektif. Jadi yang dikirim ke penegak hukum itu benar-benar yang valid, sehingga ada hasilnya. Biar tidak bisa digoreng-goreng.

Untuk Panama, kami bekerjasama dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menelusuri nama-nama yang disebut, meski sebenarnya kami juga sudah lama melakukan pemeriksaan ke negara-negara suaka pajak--terkait pencucian uang.

PPATK memiliki kewenangan memanggil nama-nama yang diduga melakukan pencucian uang?Tidak, kami hanya sebatas penelusuran data, menjelaskan, menganalisis dan mengejar. Pemanggilan itu bagian polisi atau orang pajak. Karakter kerja kami seperti lembaga intelijen, senyap.

Tidak ada yang tahu kan kami memantau siapa saat menjelang pemilihan calon pejabat. Tidak ada yang tahu juga bagaimana kita dihargai di dunia internasional. Atau tidak ada yang tahu juga kami membongkar dana teroris dari Yordania, Libanon, Irak dan Turki.

Jadi tidak mungkin jika data-data transaksi mencurigakan PPATK tadi dirilis ke publik?Kami bergerak secara silent. Kami juga harus verifikasi dulu untuk menjaga kredibilitas.

Apakah data Panama Papers menurut Anda kredibel?Masih perlu dverifikasi. Bayangkan ada 11 juta halaman di Panama, amat banyak. Sebab itu biar tidak jadi bola liar, semuanya saya bicarakan dulu dengan Pak Teten (Kepala Staf Kepresidenan).

Bagaimana PPATK mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan di luar negara?Mudah saja. Ada oknum mengirim uang ke luar negeri itu sekitar 15-20 kali per hari. Pertanyaannya, apa bisnis orang itu coba? Mustahil impor barang atau berobat di luar memiliki jumlah transaksi sebanyak itu, bahkan jumlahnya setahun sampai triliunan.

PPATK bisa melacak itu. Mulai dari namanya, bank-nya, lokasi transaksinya. Kami ini ikut komunitas PPATK sedunia. Sekitar 139 negara terhubung dengan kami, dan bisa saling membantu.

Kerja Satgas PPATK dan DJP sudah membuahkan hasil?Kami masih melakukan penelusuran individu dan perusahaan yang disebut di Panama. Jika nama-nama yang disebut memang valid, maka ada beberapa solusi yang bisa kita tempuh.

Misalnya, kalau dia masih pejabat publik, dan terbukti bersalah, maka Presiden bisa memanggil dan mengetuk hatinya. Minta saja keuntungan yang dia punya untuk negara. Kalau si pelaku tidak mau, ya sudah, kedepankan proses hukum, tidak usah takut.

Menelusuri transaksi keuangan pesohor atau bahkan mafia, sempat mengalami teror? Saya pernah ditanya sama wartawan The Green dari Australia. "Pak Yusuf, apakah Anda pernah merasakan takut?" tanya dia. Saya bilang ke dia tidak, karena saya punya jurnalis seperti Anda.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di ruang kerjanya, Lantai 4, Gedung PPATK, Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016)

Sumber : https://beritagar.id/artikel/bincang...u-diverifikasi

---