Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Partai PDI Perjuangan menggelar seleksi bakal calon Gubernur DKI Jakarta sebagai lawan petahana Basuki Tjahaja Purnama. Partai banteng merah dengan moncong putih ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan 34 orang untuk menjaring bakal calon gubernur DKI Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Peserta uji kelayakan dan kepatutan mengikuti tes pertanyaan tertulis, diskusi, dan perbincangan dengan pimpinan partai. Peserta membayar Rp5 juta untuk mengikuti seleksi itu. Ada 34 peserta uji kelayakan, 32 orang masuk melalui jalur pendaftaran dan 2 orang merupakan kader internal PDI Perjuangan yaitu Djarot Syaiful Hidayat dan Boy Sadikin.

"Setelah mereka direkomendasikan kami siapkan lagi dengan sekolah kepala daerah," ujar Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dilansir Kompas.com, Kamis (12/5/2016)

Banyak yang meragukan penjaringan melalui pendaftaran dari non partai itu karena pimpinan partai sebenarnya sudah punya calon. Apalagi, PDI Perjuangan selalu menganggap pejabat terpilih sebagai petugas partai, seperti pernah diungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Joko Widodo.

Proses penjaringan pun akan berakhir di tangan Megawati. Ketua Umum memiliki kewenangan menentukan bakal calon gubernur terpilih. Panitia penjaringan hanya mengirimkan rekomendasi terhadap lima nama terpilih ke Megawati.

"Ada pertanyaan jangan-jangan proses ini abal-abal, kami tunjukkan bukti di Pilkada Trenggalek," ucap ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang DH dikutip Detikcom.

Pada pemilihan kepala daerah Trenggalek, Jawa Timur, PDI Perjuangan mengusung Emil Dardak dan Mochamad Nur Arifin. Keduanya bukan kader partai, tapi mendaftar dan mengikuti proses seleksi.

PDI Perjuangan dapat mengusung calon gubernur dan wakilnya tanpa perlu berkoalisi karena memiliki 28 kursi dari syarat minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Meski dapat mencalonkan sendiri, PDI Perjuangan merasa perlu berkoalisi dengan partai lain untuk menghentikan langkah petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang maju melalui jalur independen.

Ahok dalam sejumlah survei selalu menduduki posisi teratas. Koalisi banyak partai alias gemuk, dipercaya dapat menghentikan laju Ahok yang sudah didukung sama partai NasDem dan Hanura. PDIP membuka komunikasi dengan sejumlah partai seperti Gerindra, Golkar dan Demokrat.

"PDIP lagi menjalin komunikasi dengan semua partai, salah satunya dengan Partai Gerindra. Pak Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI) mau nostalgia sepertinya," kata Djarot Syaiful Hidayat usai menghadiri Rakerda Gerindra DKI di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/5/2016) melalui Detikcom.

Bersamaan dengan proses uji kelayakan, Rabu (11/5/2016) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendatangni kantor DPD PDI Perjuangan. "Kami diterima dengan sangat baik. Kemarin ada Sekretaris DPD PDI-P Pak Prasetio Edi dan pengurus lainnya," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo.

Syakir mengatakan, pertemuan tersebut bukan yang pertama kalinya. Sebelum mendatangi kantor DPD PDI-P DKI Jakarta, pengurus DPW PKS juga sudah berkunjung ke rumah Boy Sadikin ketika masih menjadi ketua DPD PDI-P DKI Jakarta.

Syakir mengatakan, PKS dan PDI-P sedang membangun kesamaan pikiran dalam membangun Jakarta. Sampai saat ini, PKS sudah selesai melakukan komunikasi dengan Partai Gerindra. PKS dan Gerindra di tingkat Provinsi DKI Jakarta sudah sepakat untuk berkoalisi. Kepastian koalisi tersebut tinggal menunggu keputusan akhir pengurus pusat masing-masing.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...guh-lawan-ahok

---