- Beranda
- Berita dan Politik
[+SEBAB&SOLUSI] - Tanggapi Bencana Asap, Jokowi Akan Datangi Riau dan Jambi
...
TS
baratayudha17
[+SEBAB&SOLUSI] - Tanggapi Bencana Asap, Jokowi Akan Datangi Riau dan Jambi
Quote:
Original Posted By Baratayudha17...
Jakarta - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terasa pekat di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo serius menanggapi bencana ini dan akan turun langsung meninjau lokasi dan penanganan.
"Pemerintah serius menghadapi ini, nanti akan ada ratas (rapat terbatas) khusus mengenai hal itu," ujar Pramono Anung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
Pramono mengatakan, jika tidak ada halangan, Presiden akan meninjau langsung wilayah yang terdampak asap, seperti Riau dan Jambi.
"Dan kalau penerbangan bisa dilakukan, besok Presiden akan ke tempat-tempat yang waktu itu mau dikunjungi, tetapi belum bisa, dan sedang dipersiapkan selama tiga hari mengkoordinasikan persoalan yang terkait dengan asap," kata Pramono.
Diketahui, beberapa pekan lalu Jokowi berencana untuk meninjau lokasi kebakaran dan penanganan asap di Jambi dan Riau. Namun karena kondisi belum memungkinkan, rencana tersebut diundur.
Crottt dimarih...
INI SEBAB UTAMANYA:
Liputan6.com, Pekanbaru - Ribuan hektare lahan di 12 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Riau terbakar. Hal ini menjadi penyumbang besar kabut asap, sehingga membuat jarak pandang di Kota Pekanbaru hanya dalam hitungan ratusan meter.
Adanya 12 perusahaan yang lahannya terbakar berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau, Fadrizal Labay usai rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru, Jumat (4/9/2015).
Namun, Kadishut itu tidak mau mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut. Menurut Fadrizal, ekpos perusahaan yang lahannya terbakar tidak boleh dilakukan.
"Yang terindikasi terbakar ada 12 perusahaan. Ada yang kecil konsesinya, tapi ada juga yang puluhan hektare. Datanya ada, tapi tidak boleh kita publish,"elak dia.
Sejak kebakaran hutan melanda Riau pada dekade 90-an, penyumbang area terbesar selalu saja perusahaan HTI ataupun perkebunan sawit. Namun, jarang sekali perusahaan tersentuh hukum. Kalaupun ada, hanya 1 atau 2 perusahaan dalam setahun.
Selama ini, penegak hukum hanya bisa menangkap petani yang hanya membakar lahan sekitar 1 atau 2 hektare. Proses hukumnya berlangsung cepat, dan beda sekali dengan korporasi.
Hal ini sebelumnya sudah disindir oleh Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Menurut dia, kebakaran hutan selalu terjadi setiap tahunnya karena lemahnya penegakan hukum.
Tahun ini, baru satu perusahaan yang disasar penegak hukum, yaitu PT Langgam Inti Hibrido (LHI) di Kabupaten Pelalawan. Sementara petani yang sudah ditangkap sekitar 27 orang.
Jakarta - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terasa pekat di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo serius menanggapi bencana ini dan akan turun langsung meninjau lokasi dan penanganan.
"Pemerintah serius menghadapi ini, nanti akan ada ratas (rapat terbatas) khusus mengenai hal itu," ujar Pramono Anung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
Pramono mengatakan, jika tidak ada halangan, Presiden akan meninjau langsung wilayah yang terdampak asap, seperti Riau dan Jambi.
"Dan kalau penerbangan bisa dilakukan, besok Presiden akan ke tempat-tempat yang waktu itu mau dikunjungi, tetapi belum bisa, dan sedang dipersiapkan selama tiga hari mengkoordinasikan persoalan yang terkait dengan asap," kata Pramono.
Diketahui, beberapa pekan lalu Jokowi berencana untuk meninjau lokasi kebakaran dan penanganan asap di Jambi dan Riau. Namun karena kondisi belum memungkinkan, rencana tersebut diundur.
Crottt dimarih...
INI SEBAB UTAMANYA:
Liputan6.com, Pekanbaru - Ribuan hektare lahan di 12 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Riau terbakar. Hal ini menjadi penyumbang besar kabut asap, sehingga membuat jarak pandang di Kota Pekanbaru hanya dalam hitungan ratusan meter.
Adanya 12 perusahaan yang lahannya terbakar berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau, Fadrizal Labay usai rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru, Jumat (4/9/2015).
Namun, Kadishut itu tidak mau mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut. Menurut Fadrizal, ekpos perusahaan yang lahannya terbakar tidak boleh dilakukan.
"Yang terindikasi terbakar ada 12 perusahaan. Ada yang kecil konsesinya, tapi ada juga yang puluhan hektare. Datanya ada, tapi tidak boleh kita publish,"elak dia.
Sejak kebakaran hutan melanda Riau pada dekade 90-an, penyumbang area terbesar selalu saja perusahaan HTI ataupun perkebunan sawit. Namun, jarang sekali perusahaan tersentuh hukum. Kalaupun ada, hanya 1 atau 2 perusahaan dalam setahun.
Selama ini, penegak hukum hanya bisa menangkap petani yang hanya membakar lahan sekitar 1 atau 2 hektare. Proses hukumnya berlangsung cepat, dan beda sekali dengan korporasi.
Hal ini sebelumnya sudah disindir oleh Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Menurut dia, kebakaran hutan selalu terjadi setiap tahunnya karena lemahnya penegakan hukum.
Tahun ini, baru satu perusahaan yang disasar penegak hukum, yaitu PT Langgam Inti Hibrido (LHI) di Kabupaten Pelalawan. Sementara petani yang sudah ditangkap sekitar 27 orang.
Langkah2 yg bisa dilakukan Pemerintah:
1. Bentuk tim u/ mendata Hotspot yg terupdate setiap hari. Analisa data sesuai tingkat kesulitan pemadaman(darat atau udara). Data titik panas bisa diakses secara gratis dan mudah di situs http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/main
2. Setelah data didapat, gerakkan SEMUA kekuatan dr TNI dan Kepolisian, Basarnas, PMK yg bs diarahkan u/ menangani kabut asap ke Riau, jgn tanggung2 jumlahnya berikut semua armada yg bs dioptimalkan u/ menanggulangi asap, pecah dalam tim2 dlm jumlah sesuai tingkat kesulitan titik hotspot yg hrs dipadamkan, dgn patokan hasil analisa hotspot yg sdh dimiliki. Turunkan Panglima TNI & BNPB sebagai Komando tertinggi di lapangan.
3. Tetapkan status kabut asap Riau sbg Bencana nasional spy bs mendapat dana yg cukup u/ mengerakkan smua kekuatan u/ melawan asap.
4. Tugas Pemda adlh membantu menyiapkan Pos2 yg bs digunakan oleh tim2 penangulangan asap sbg basecamp, pembekuan sementara izin operasional & pemantauan semua perusahaan yg terindikasi melakukan pembakaran, menurunkan tim yg tau kondisi wilayah Riau u/ membantu tim besar yg turun ke Riau.
5. Bentuk Basecamp besar sbg pusat penanggulangan asap&pusat kontrol penanganan asap di daerah terbanyak titik hotspot, trmasuk menerima bantuan pemadaman dr Singapur dan Malaysia, gengsi ga bs dimakan.
6. Sosialisasi doa Istiqa(minta hujan) di setiap masjid di Riau tiap shalat Jumat selama 2minggu terhitung sejak bencana nasional ditetapkan.
7. Deadline waktu 2minggu, disesuaikan kondisi lahan yg berhasil dipadamkan, pengurangan titik hotspot dianalisa per hari oleh team komando penanggulangan pusat. Yg blm padam kerahkan lg tim lbh besar dgn peralatan lbh mutakhir.
Cukup lakukan 7langkah diatas, klo semua dilakukan dgn benar ga sampai seminggu langit biru di Riau, klo langit sudah cerah tinggal milih mana perusahaan sawit bandel dan oknum pemda mn yg terindikasi terlibat lsg aja disate, klo cm turun ga bawa pasukan mah bingung, kerjaan ginian kaga bs klo cm nanggung setengah hati, gtu aja kok repot
Diubah oleh baratayudha17 07-10-2015 10:52
0
2.1K
33
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru