Bom Waktu PHK. Krisis ekonomi yang landa negeri ini memaksa para pebisnis untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Catatan resmi yang dirilis melalui media massa, hingga sekarang sudah lebih dari 43 ribu orang yang di-PHK.

Angka ini diperkirakan lebih rendah ketimbang fakta sesungguhnya, utamanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan skala kecil. Ini sungguh memprihatinkan.

Pertama, niscaya menjadikan keluarga dan anak-anak mereka tak berkepastian dalam kaitan dengan sumber nafkah, ini sebuah proses pemiskinan. Kedua, fakta ini menunjukkan prestasi buruk dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Alih-alih menciptakan kesejahteraan rakyat, justru yang terjadi adalah memperbanyak barisan yang menderita dan tak berkepastian hidupnya akibat kehilangan sumber pendapatan dan atau kesulitan peroleh pekerjaan.

“Parahnya lagi, kebijakan Jokowi malah memberi keleluasaan hadirnya tenaga kerja asing khususnya dari Cina (Tiongkok, red), yang bukan bukan mustahil secara perlahan negeri ini kelak akan jadi bagian dari koloni negara Cina, atau bangsa ini akan kian dijajah (utamanya secara ekonomi) oleh bangsa Cina,” kata mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (30/9).

Laode Ida menambahkan, ekonomi rakyat pribumi dihancurkan, yang ditandai dengan kian merajalelanya pusat-pusat perbelanjaan modern, termasuk berbentuk francisor. Pedagang kaki lima diusir.

Pemukiman pribumi seperti di Kampung Pulo Jakarta digusur untuk suatu rencana yang konon akan diganti dengan apartemen. “Itu semua belum termasuk tanah-tanah milik pribumi yang secara paksa dengan dukungan kekuasaan diambil alih oleh pebisnis dengan peroleh dukungan dari penguasa,” kata Laode Ida.

“Siapa yang harus dimintai tanggung jawab atas derita rakyat pribumi bangsa ini?,” taya Laode.

Tak jelas lagi, kata mantan Senator asal Sulawesi Tenggara ini, karena para penguasa bangsa ini hanya sibuk urus diri, kekuasaan dan bisnis pribadi masing-masing.

“Maka, tak berlebihan jika dikatakan bahwa warga bangsa ini sudah tertipu oleh muslihat para pemimpin yang dipilihnya sendiri,” kata Alumnus Doktoral Sosiologi Universitas Indonesia ini.

Ia menambahkan, para elite itu tak akan pernah merasakan derita rakyat akibat himpitan ekonomi berwatak kapitalisme global. Para pejabat itu terus saja menikmati berbagai kemewahan.

“Namun jangan anggap bahwa rakyat bisa terus sabar, karena pada batas tertentu mereka bisa marah,” katanya.


Sumber


Bom Waktu Kerusuhan 98 Tinggal Menunggu Waktu Aja Nih