Setiap wilayah kelurahan di DKI Jakarta akan diwajibkan memiliki perpustakaan. Dengan adanya fasilitas tersebut, bisa mendorong minat baca bagi warga ibukota.



Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta, Tinia Budiati mengatakan, masing-masing kelurahan memiliki kewajiban membantu terbentuknya perpustakaan. Saat ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota (KPAK) di lima wilayah kota dan satu kabupaten telah koordinasi dengan kelurahan. Bahkan pada pekan lalu 267 lurah se DKI dikumpulkan di kantor BPKAD DKI untuk sosialisasi mengenai perpustakaan kelurahan.

"Lurah punya kewajiban membantu mendorong terbentuknya perpustakaan masyarakat. Minimal harus membangun perpustakaan di kantor kelurahannya masing-masing," ujar Tinia, Selasa (15/9).

Menurut Tinia, memang ada beberapa kelurahan yang sudah memiliki perpustakaan. Namun tidak diketahui secara persis standar perpustakaan yang sudah dibuat.

Untuk pola perpustakaan yang ada di kelurahan, lanjut Tinia, akan dibuat pola baru. Yang dahulu seluruh buku diserahkan dan diletakan di kantor kelurahan, kini tidak lagi. "Sistem paket pinjam dari kantor BPAD dan KPAK setempat selama 3 bulan. Jika seluruh buku sudah dibaca maka buku lama bisa ditukar dengan yang baru," tuturnya.

Dan pihak BPAD DKI akan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi perpustakaan yang ada di tingkat kelurahan. "Kami juga akan kirim petugas untuk memonitor ke setiap kelurahan di DKI. Bahkan tahun 2016 kita siapkan pekerja harian lepas (PHL) di kelurahan. Satu PHL bisa melayani dan bertanggungjawab atas 2-3 perpustakaan kelurahan," tandas Tinia.

BERITAJAKARTA.COM