- Beranda
- Berita dan Politik
YLKI Ungkap Tujuh Alasan Kereta Cepat Harus Dibatalkan
...
TS
viking
YLKI Ungkap Tujuh Alasan Kereta Cepat Harus Dibatalkan
Quote:
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pembangunan kereta cepat masih belum dibutuhkan. Pasalnya, keberadaan kereta cepat tidak terdapat dalam rencana pembangunan jangka panjang.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, ada tujuh alasan kenapa pemerintah harus membatalkan proyek kereta cepat tersebut. Pertama, membangun KA super cepat tidak terdapat dalam master plan kebijakan transportasi nasional.
"Ini artinya KA super cepat tidak jelas arah dan tujuannya, untuk apa dan untuk siapa?" kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Alasan kedua, yakni kereta cepat bukan hal yang mendesak, tidak ada urgensinya. Menurut dia, yang mendesak adalah kebutuhan transportasi umum di kota-kota besar, yang saat ini mati suri. "Merevitalisasi angkutan umum jauh lebih bermartabat dari KA super cepat yang hanya memanjakan investor belaka," tambah dia.
Ketiga, dia menilai pembangunan kereta cepat juga bentuk diskriminasi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ini jelas bertentangan dengan visi Presiden Jokowi membangun infrastruktur di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur. "Seharusnya yang dibangun adalah KA di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan atau merevitalisasi KA di Jawa sekalipun," katanya.
Alasan selanjutnya, lantaran dua negara tersebut masih meminta sokongan dana APBN. Dia melihat, jika memang tidak dari dana APBN, maka tidak berarti harus dipenuhi dari utang. "Ya sami mawon, malah lebih berbahaya. Untuk apa meminjam dana dari luar negeri tetapi untuk membangun sesuatu yang tidak ada urgensinya," tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, alasan kelima adalah terkait efisien dari sisi kebijakan transportasi. Pasalnya, akses ke kereta cepat juga belum dibenahi. Akibatnya, untuk ke lokasi stasiun perlu waktu lebih dari dua jam. "Akan lebih elegan mengatasi kemacetan di Jakarta daripada membangun KA super cepat," tuturnya.
Keenam, membangun KA super lebih merupakan politik mercusuar. Pasalnya, infrastruktur transportasi yang utama masih kedodoran. "Negara-negara yang membangun KA super cepat, adalah negara dengan sistem transportasi dan angkutan umum yang sudah beres," katanya.
Alasa terakhir adalah pembangunan kereta cepat juga merupakan kebijakan high risk, jika dikemudian hari mengalami kegagalan maka akan sangat berat. Oleh karenanya, Tulus meminta pemerintah fokus terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aksesibilitas tinggi dan terintegrasi. "Bukan kereta cepat yang padat modal, padat teknologi, tapi miskin pengalaman," tukas dia.
(mrt)
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, ada tujuh alasan kenapa pemerintah harus membatalkan proyek kereta cepat tersebut. Pertama, membangun KA super cepat tidak terdapat dalam master plan kebijakan transportasi nasional.
"Ini artinya KA super cepat tidak jelas arah dan tujuannya, untuk apa dan untuk siapa?" kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Alasan kedua, yakni kereta cepat bukan hal yang mendesak, tidak ada urgensinya. Menurut dia, yang mendesak adalah kebutuhan transportasi umum di kota-kota besar, yang saat ini mati suri. "Merevitalisasi angkutan umum jauh lebih bermartabat dari KA super cepat yang hanya memanjakan investor belaka," tambah dia.
Ketiga, dia menilai pembangunan kereta cepat juga bentuk diskriminasi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ini jelas bertentangan dengan visi Presiden Jokowi membangun infrastruktur di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur. "Seharusnya yang dibangun adalah KA di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan atau merevitalisasi KA di Jawa sekalipun," katanya.
Alasan selanjutnya, lantaran dua negara tersebut masih meminta sokongan dana APBN. Dia melihat, jika memang tidak dari dana APBN, maka tidak berarti harus dipenuhi dari utang. "Ya sami mawon, malah lebih berbahaya. Untuk apa meminjam dana dari luar negeri tetapi untuk membangun sesuatu yang tidak ada urgensinya," tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, alasan kelima adalah terkait efisien dari sisi kebijakan transportasi. Pasalnya, akses ke kereta cepat juga belum dibenahi. Akibatnya, untuk ke lokasi stasiun perlu waktu lebih dari dua jam. "Akan lebih elegan mengatasi kemacetan di Jakarta daripada membangun KA super cepat," tuturnya.
Keenam, membangun KA super lebih merupakan politik mercusuar. Pasalnya, infrastruktur transportasi yang utama masih kedodoran. "Negara-negara yang membangun KA super cepat, adalah negara dengan sistem transportasi dan angkutan umum yang sudah beres," katanya.
Alasa terakhir adalah pembangunan kereta cepat juga merupakan kebijakan high risk, jika dikemudian hari mengalami kegagalan maka akan sangat berat. Oleh karenanya, Tulus meminta pemerintah fokus terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aksesibilitas tinggi dan terintegrasi. "Bukan kereta cepat yang padat modal, padat teknologi, tapi miskin pengalaman," tukas dia.
(mrt)
SUMBER
Quote:
Saya setuju dibatalkan karena Jakarta-Bandung jaraknya tidak begitu signifikan. Memakai mobil saja bisa 2 jam. Kereta cepat lebih cocok untuk jarak yang jauh seperti Jakarta-Surabaya.
Dari segi pembiayaan jelas jika memakai APBN tentu akan sangat memberatkan karena pasti butuh biaya yang sangat besar. Jadi memang diharapkan tidak memakai APBN.
Dari segi pemerataan pembangunan memang harus diakui akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi wilayah Indonesia Timur.
Dari segi pembiayaan jelas jika memakai APBN tentu akan sangat memberatkan karena pasti butuh biaya yang sangat besar. Jadi memang diharapkan tidak memakai APBN.
Dari segi pemerataan pembangunan memang harus diakui akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi wilayah Indonesia Timur.
0
691
Kutip
1
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.6KThread•41.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru