Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI 2016 hingga kini belum dibahas. Padahal berkas itu seharusnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Juli 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu faktor telatnya pembahasan KUA-PPAS karena DPRD DKI Jakarta tidak mau menerima anggaran yang dibuat secara terperinci.

Ia mengungkapkan, KUA-PPAS sebelumnya hanya mencantumkan program prioritas. Akibatnya banyak kegiatan yang muncul tiba-tiba. Seperti kasus pembelian uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 1,2 tiliun pada APBD Perubahan 2014 lalu.

Kali ini Ahok ingin semua kegiatan bisa terperinci. Sehingga jelas kegiatan yang diajukan dalam anggaran. "Dulu KUA-PPAS tidak disebutin (terperinci), hanya judulnya. Makanya dia (DPRD) berani beli UPS. KUA-PPAS kan prioritas plafon, kalau tidak disebutin prioritas ya kamu tidak boleh beli dan ubah dong," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).

Menurut Ahok, KUA-PPAS yang dibuat terperinci dapat menghindari penyalahgunaan anggaran. "Kenapa UPS bisa muncul di APBD Perubahan, padahal tidak ada di prioritas pendidikan. Itu masalahnya, DPRD tidak bisa terima begitu kami buat terperinci plafonnya," tegasnya.

Ahok mengaku telah meminta Kemendagri memfasilitasi pembahasan KUA-PPAS tersebut. Namun, mereka telat menanggapi. "Mereka terlambat datang, padahal kami sudah minta konfirmasi kedatangan,” katanya.

Kemendagri memberikan perpanjangan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta sampai 30 November untuk penyerahan KUA-PPAS 2016. Jika telat lagi, DKI akan dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran gaji selama enam bulan.

http://m.metrotvnews.com/read/2015/08/11/420084

Nyalahin pihak lain lagi hok hek