http://katadata.co.id/berita/2015/01...-undang-undang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Sudirman Said mengakui pemberian izin ekspor kepada Freeport dan perusahaan tambang lainnya berpotensi melanggar Undang-Undang.Sudirman mengatakan keberadaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tidak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.Peraturan Menteri ESDM  dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan dan dasar hukum yang digunakan untuk memberikan izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia. Namun, aturan tersebut seharusnya mengacu pada UU Nomor 4/2009, yang berada di atasnya.Dalam pasal 170 UU Nomor 4/2009, memang disebutkan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi, wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak aturan tersebut. Saat ini, setelah enam tahun UU tersebut, Freeport dianggap belum melakukan hal tersebut.Freeport belum juga membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter)

http://m.beritasatu.com/ekonomi/2435...-freeport.html

http://m.kompasiana.com/post/read/70...langsung-.html

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) bersalaman dengan Chairman Freeport-McMoran James R. Moffet (tengah) disaksikkan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin (kiri) seusai memberi keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/1).Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia tetap beroperasi di Papua pascaberakhirnya kontrak pada 2021.Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembahasan izin operasi Freeport setelah 2021. "Pemerintah menghendaki keberadaan Freeport semakin memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan Papua dan ekonomi Indonesia. Kami berkepentingan supaya kerja sama ini tetap langgeng," kata Sudirman di Jakarta, Minggu (25/1).Sudirman memaparkan sejumlah faktor yang membuat Freeport layak mendapatkan izin operasi, antara lain komitmen perusahaan asal Amerika Serikat itu membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut berkapasitas 500 ribu ton tembaga katoda per tahun dengan investasi mencapai US$ 2,3 miliar. Dibutuhkan bahan baku mencapai 2 juta ton konsentrat tembaga yang akan disuplai ke smelter tersebut."Smelter sebesar itu kalau tidak ada kelanjutan izin operasi tambang bagaimana. Smelter dibangun tapi tidak ada suplai bagaimana. Makanya fair kalau ada perpanjangan (izin operasi)," ujarnya.Faktor berikutnya, lanjut Sudirman ialah Freeport berencana menginvestasi US$ 15 miliar hingga 2014 untuk pengembangan tambang bawah tanah (underground mining). Dia mengatakan, Freeport memiliki sekitar 30 ribu karyawan yang mayoritas warga negara Indonesia."Pemerintah berkepentingan supaya operasi Freeport berjalan lancar. Ada 12 ribu karyawan Freeport dan 20 ribuan kontraktor yang pengaruhnya signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta pemerintah mencabut Memorandum of Understanding(MoU) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang baru saja diperpanjang.Pasalnya, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu dianggap melanggar Undang-undang Minerba tahun 2014 tentang larangan ekspor mineral mentah.



Dalam aturan tersebut, perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia hanya boleh mengekspor mineral jadi yang sudah melewati proses pemurnian."Ini pelanggaran terhadap UU karena ada klausul memperpanjang izin ekspor tanpa proses pemurnian," kata politisi dari Partai Gerindra itu di Gedung DPR/MPR,
Senayan, Jakarta Selatan, seperti dikutip detik.com, Selasa (27/1).Ia mengatakan, sampai saat ini Freeport belum menyelesaikan pembangunan smelter (pusat pemurnian mineral) sehingga hasil tambangnya masih mentah. Meski demikian, Freeport menyatakan sudah siap membangun smelter dengan total investasi Rp 30 triliun."Mou tidak masalah karena bukan kontrak yang mengikat, tapi klausul mengizinkan ekspor yang belum dimurnikan jadi pelanggaran UU Minerba. Pemerintah harus cabut MoU tersebut, kalau tidak melanggar UU. ( pr/dt )