Suhendra - detikfinance
Kamis, 27/11/2014 07:33 WIB

Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan sikap para buruh yang melakukan aksi pelanggaran ketertiban umum dengan menutup tol di Jakarta dan Tangerang. Padahal, buruh punya hak menyampaikan sikapnya dengan melakukan aksi mogok kerja, bukan menutup jalan.

Ketua Apindo Anton J Supit mengatakan buruh kerap salah kaprah dalam menuntut hak peningkatan kesejahteraan mereka. Menurutnya buruh harus sadar bahwa Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/UMK) hanya batas minimal. Untuk bisa mendapatkan upah lebih tinggi lagi, buruh bisa melakukan negosiasi secara bipartit dengan perusahaan,

"Kalau permintaan itu tak mendapat persetujuan dari perusahaan, Nah buruh punya senjata untuk mogok, bukan tutup jalan tol. Kalau tutup tol itu bukan ketentuan hubungan industrial, itu masalah ketertiban umum. Mogok itu diatur undang-undang," kata Anton kepada detikFinance, Kamis (27/11/2014)

Menurut Anton, sebenarnya kalangan pengusaha sudah takut bila buruh memanfaatkan 'senjata' pamungkasnya yaitu melakukan aksi mogok. Namun bagi pengusaha itu lebih baik karena hanya terkonsentrasi di kawasan pabrik saja, dan tak mengganggu kepentingan umum.

"Buruh sebenarnya bisa negosiasi dengan pengusaha, kalau enggak berhasil, itu yang ditakuti pengusaha kalau buruh mogok," katanya.

Anton mengatakan selama 3 tahun terakhir, buruh sudah terbiasa dengan melakukan aksi lapangan turun ke jalan termasuk menutup tol untuk mendapat perhatian pemerintah. Hal ini terjadi karena beberapa tahun terakhir pemerintah tak tegas dalam menindak aksi pelanggaran ketertiban umum.

"Jadi saya ingatkan mereka sebenarnya punya senjata pamungkas yaitu mogok, itu kenapa nggak dipakai, itu lebih ampuh, daripada duduk di jalan tol. Ini yang lalu-lalu dibiarkan, pemerintah," katanya.

Pasal 1 pasal 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Masalah mogok kerja ini diatur khusus pada pasal 137-145 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Bahkan ada peraturan pelaksanaan mogok kerja diatur yang diatur berdasarkan Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.
(hen/ang)

Suhendra - detikfinance
Kamis, 27/11/2014 07:03 WIB

Jakarta -Kalangan pengusaha di bawah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku pusing dengan aksi para buruh yang demo bahkan melakukan aksi tutup jalan tol di Jakarta dan Tangerang. Menurut mereka aksi tersebut sudah kriminal, dan tak bisa dibenarkan secara ketentuan hubungan industrial.

"Kalau demo sampai tutup tol itu sudah melanggar hukum ketertiban umum, itu masalah krimimal," kata Ketua Apindo Anton J Supit kepada detikFinance, Kamis (27/11/2014)

Anton mengaku sebagai pengusaha, ia menilai yang dilakukan buruh sudah keterlaluan. Aksi tutup jalan, bukan hanya merugikan pengusaha namun juga masyarakat umum.

"Saya tak tahu, ini sudah menjadi kebiasan, ini ikut pusing, biarkan saja itu urusan dengan penegak hukum dan pemerintah," kata Anton.

Ia mengingatkan kepada para buruh agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, menolak ketetapan UMP boleh saja, namun mereka harus ingat masih banyak orang yang belum bekerja dan butuh pekerjaan.

Menurut Anton buruh bisa melakukan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hubungan industrial, bisa melakukan bipartit dengan pengusaha. Namun bila melakukan aksi menutup jalan tol sudah tak bisa diterima dan harus ditindak tegas oleh pemerintah.

"Ini sudah bukan lagi terkait hubungan industrial, diperlukan ketegasan. Pengusaha mengeluh, yang dirugikan juga masyarakat," katanya.

Pada 19 November 2014 lalu, demo buruh di kawasan Bitung, Tangerang, membuat lalu lintas di Tol Jakarta-Merak macet 13 kilometer, dampaknya exit tol Bitung ditutup karena menjadi pusat konsentrasi buruh.

Kemudian Selasa (25/11/2014), aksi serupa terulang lagi, buruh Tangerang melakukan aksi demo di kawasan industri Cikupa Mas, Tangerang. Akibatnya lalu lintas menjadi macet. Hal ini berimbas dengan penutupan pintu exit tol Cikupa.

Kemarin (26/11/2014) massa buruh memblokir Tol Wiyoto Wiyono Jakarta pada siang hari. Mereka juga sempat membakar ban sehingga lalu lintas di urat nadi Ibu Kota tersebut macet panjang.

Selain di tol, massa buruh sempat berkumpul di depan Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta. Para buruh juga sempat berdemo di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan membuat Jalan Gatot Subroto, kemarin.

Suhendra - detikfinance
Kamis, 27/11/2014 08:24 WIB

Jakarta -Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Bekasi 2015 termasuk fenomenal di Jabodetabek dan Indonesia. UMK yang ditetapkan sebesar Rp 2,9 juta, telah melampaui UMP/UMK wilayah Jabodetabek lainnya seperti Jakarta, Depok, Tangerang dan lainnya.

Hal ini lah yang diduga menjadi penyebab para buruh di Tangerang dan Jakarta 'kalap' hingga melakukan aksi mengganggu ketertiban umum seperti membakar ban dan menutup akses jalan tol.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mewanti-wanti kepada para kepala daerah agar bijak menetapkan UMP, sesuai dengan ketentuan,kenaikan UMP tak boleh berdasarkan tekanan buruh, sehingga tak membuat kecemburuan buruh lain di wilayah 'tetangga'.

"Susahnya kalau sudah 'jebol' satu kota, sehingga menghasut yang lain, pemerintah kota (pemda) harus hati-hati. Kalau sudah begini akhirnya rusak semua," kata Anton kepada detikFinance, Kamis (27/11/2014)

Menurut Anton, aksi melanggar ketertiban umum seperti mengganggu akses tol oleh buruh, bila dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan. Ia mendesak aparat keamanan bertindak tegas. Juga kepada pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi bisa bersikap tegas.

Ia mengakui aksi buruh turun ke jalan sangat marak di Jabodetabek, daripada wilayah lainnya. "Selalu ramai di Jabodetabek nuansa politiknya kuat," kata Anton.

Sebelumnya Perwakilan serikat pekerja/buruh DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta merevisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Mereka meminta nilai UMP Rp 2,7 juta/bulan direvisi menjadi Rp 2,9 juta/bulan atau sama dengan upah minimum kota (UMK) Bekasi, Jawa Barat.

Anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono menjelaskan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2.000/liter menjadi alasan nilai UMP DKI Jakarta harus direvisi. Dedy berharap nilai UMP DKI Jakarta sama dengan UMK Bekasi 2015.

Dedy menuturkan perhitungan angka Rp 2,9 juta/bulan yang ditetapkan Kota Bekasi karena dewan pengupahan telah memasukan nilai inflasi dampak dari kenaikan harga BBM subsidi pada tahun depan.

Seperti diketahui, pada 19 November 2014 lalu, demo buruh di kawasan Bitung, Tangerang, membuat lalu lintas di Tol Jakarta-Merak macet 13 kilometer, dampaknya exit tol Bitung ditutup karena menjadi pusat konsentrasi buruh.

Kemudian Selasa (25/11/2014), aksi serupa terulang lagi, buruh Tangerang melakukan aksi demo di kawasan industri Cikupa Mas, Tangerang. Akibatnya lalu lintas menjadi macet. Hal ini berimbas dengan penutupan pintu exit tol Cikupa.

Kemarin (26/11/2014) massa buruh memblokir Tol Wiyoto Wiyono pada siang hari. Mereka juga sempat membakar ban sehingga lalu lintas di urat nadi Ibu Kota tersebut macet panjang.