JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menghentikan sementara proyek kartu tanda
penduduk elektronik atau E-KTP. Meski ditemukan banyak masalah, menurut dia, proyek tersebut tidak seharusnya dihentikan. Kemendagri harus mencari solusi
untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Harusnya dicari masalahnya di mana. Kalau enggak ada penuntasan, yang rugi negara juga," kata Fadli di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).


Fadli menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk membuat E-KTP tidak sedikit. Jika proyek tersebut dihentikan sementara, maka dana yang sudah dihabiskan tidak bisa termanfaatkan dengan baik. "Saya kira apa yang sudah jadi proses harusnya bisa
dilaksanakan. Itu investasi besar, kalau tidak salah Rp 6 triliun-Rp 7 triliun," ujar Fadli.

Terlebih lagi, dia melanjutkan, tidak bisa dibantah bahwa E-KTP sangat berguna untuk data kependudukan. Nantinya, data tersebut sangat berguna untuk penyelenggaraan pemilu. "Semua negara yang sudah berkembang melakukan itu,
kita saja terbelakang," ucap Fadli.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan menghentikan pembuatan E-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server
untuk cip pada E-KTP berada di negara lain. (Baca: Mendagri Hentikan E-KTP karena Server Cip Ada di Negara Lain )

Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu.

Kedua, server yang digunakan dimiliki oleh negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggung jawab. (Baca: Mendagri: Ada E-KTP Palsu Buatan Tiongkok dan Perancis )

Ketiga, vendor fisik E-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut.

Keempat, banyak terjadi kebocoran database.

Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tetapi foto menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah laki-
laki. (Baca: Mendagri: Ada Dua Pengelola Data, Basis Data E-KTP Tidak Akurat )

Tjahjo melakukan dua hal mengenai temuan tersebut. Mengenai persoalan dugaan korupsi, Tjahjo menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Sementara itu, persoalan mengenai sistem yang bobrok akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah
pihak. (Baca: Pakar: Kalau Server E-KTP di Negara Lain, Sama Saja Jual Seluruh Data Bangsa ke Pihak Asing)

Penulis: Ihsanuddin
Editor: Sandro Gatra

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/12203741/Fadli.Zon.Minta.Proyek.E-KTP.Dilanjutkan.meski.Banyak.Masalah


kalo bermasalah ngapaian di paksa untuk dilanjutkan. nanti tambah bermasalah.
fadli zonk udah kelewatan pintarnya ini.

katanya data satu e-ktp berlaku utk seluruh indonesia. nah teman ane bisa tuh bikin
e-ktp di tempat yg berbeda.
dia punya 2 e-ktp