PENEGAK HUKUM YANG MELANGGAR HUKUM

Tindakan Kapolri yang menginstruksikan anak buahnya melakukan pemeriksaan terhadap komisioner kompolnas Prof. Adrianus Meliala karena pernyataannya tentang Bareskrim Polri yang dijadikan ATM bagi Jenderal Sutarman sangat jelas sebagai sebuah tindakan inkonstitusional dan melanggar UU.
Tugas fungsi dan kewajiban Kompolnas sesuai UU adalah untuk mengawasi kinerja Kepolisian. Tugas ini dilaksanakan bila menerima laporan atau keluhan masyarakat tentang kinerja atau tindak tanduk anggota kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum sebagai bayangkara negara maupun pelindung masyarakat.
Jadi bila Prof Adrianus dalam kapasitas komisioner Kompolnas berani mengeluarkan pernyataan kritik tentang kinerja Polri tentu saja sebagai seorang yang akademisi berdasarkan data dan bukti serta pengaduan masyarakat memang benar adanya.
Tindakan Polri di era reformasi dan demokrasi yang anti kritik dan seolah tidak ingin diawasi pihak lain ini sangat berbahaya Karena kekuasaan yang besar dibiarkan tanpa pengawasan akan cenderung korup. Ini mengingatkan kasus cicak buaya Polri vs KPK sehingga Presiden SBY harus turun tangan mengatasinya.
Disatu sisi, kasus simulator 500 M, Project TNKB 450 M, kasus rekening gendut Jenderal Polri termasuk Sutarman didalamnya, menjadi backing bisnis gelap, backing penyelundupan BBM bersubsidi dilaut lepas dibiarkan tanpa penyelesaian.
Disisi lain tindakan brutal Polri dengan tanpa negosiasi menembak dengan peluru karet dari gedung gedung bertingkat di sekitar Mahkamah Konstitusi pada masa demonstrasi damai saat pembacaan putusan PHPU 21 Agustus yang baru lalu adalah tindakan sewenang wenang dan melanggar HAM, ini harus menjadi catatan Kompolnas untuk Sutarman agar dilaporkan ke Presiden SBY.

Polisi Indonesia Harusnya dimasukin Film... kek Di India