Jakarta - Pengamat politik Ari Dwipayana menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bekerja sesuai prosedur dalam melakukan rekapitulasi Pilpres. Adanya permintaan untuk menunda rekapitulasi dinilai berlebihan.

"KPU bekerja berdasarkan UU dan sudah bekerja sesuai dengan prosedur," kata Ari saat dihubungi, Minggu (20/7/2014) malam.

Ari menyebut pelaksanaan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Tim dari kedua pasangan yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya melakukan koreksi dari tingkatan pertama.

"Tim bisa koreksi, komplain dan melaporkan ke Panwaslu/Bawaslu sesuai tingkatan," sambungnya.

Karena itu dia mempertanyakan ngototnya kubu Prabowo-Hatta yang memprotes pelaksanaan rekapitulasi di KPU Pusat. "Kenapa dilakukan di ujung proses? Harusnya tuntutan kecurangan dilakukan di tingkat bawah," sambugnya.

Karena itu dia berharap KPU tetap melaksanakan rekapitulasi sesuai mekanisme yang diatur. Dengan begitu, rencana pengumuman penetapan pemenang Pilpres bisa dilakukan sesuai jadwal yakni 22 Juli.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional hari pertama berhasil menyelesaikan 15 provinsi. Dari data sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta unggul dari Jokowi-JK di 15 provinsi.

Berdasarkan data rekapitulasi terakhir yang digelar di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Minggu (20/7/2014) hingga pukul 24.00 WIB, sudah 15 provinsi yang dibacakan dan disahkan oleh KPU RI.

Akumulasi dari 15 provinsi itu, pasangan Prabowo-Hatta mendapat 13.176.384 suara sementara pasangan Jokowi-JK mendapat 12.249.515 suara.

sumur

kalo di awal2 kan belum kentara banget selisih suaranya. kenapa di ujung proses? simpel, karena udah keliatan selisih 5%nya. 5% udah cukup buat prabowo dkk jadi galau antara oposisi atau mendukung jokowi.