Pada 2012, Agus Martowardojo yang masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, menolak memberikan jaminan untuk studi kelayakan. Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa ngotot meminta Tomy Winata bersama GBLS melakukan studi kelaikan megaproyek itu.

Dengan dalih tak mau mengeluarkan dana sepeser pun untuk pembangunan jembatan penghubung Jawa dan Sumatera itu, Hatta 'memberi jalan' untuk Tomy Winata menggarap JSS.

Walau ditolak Kemenkeu, faktanya sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 86/2011 yang menunjuk langsung konsorsium Tommy Winata sebagai pemrakarsa proyek. Pemerintah pun sepakat melanjutkan megaproyek ini. Pelaksananya tetap diserahkan pada konsorsium PT GBLS yang diinisiasi Tomy Winata.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum bakal membentuk Badan Pelaksana. Karena proyek ini ditetapkan tak memakai APBN, maka perusahaan yang dimiliki Tomy selaku inisiator akan dibantu BUMN.

"JSS disepakati tetap berjalan. Nanti kita akan gunakan BUMN kita beserta inisiator. Dipersilakan mereka untuk membahas itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/2).

Dari segi pendanaan, Kementerian Keuangan sepakat hanya mengawasi proses studi kelaikan sampai groundbreaking. Kendati megaproyek ini tak menggunakan APBN, tapi statusnya sebagai infrastruktur strategis mewajibkan pemerintah memantau perkembangannya.

Merujuk rencana kerja GBLS, JSS ini panjangnya 31 kilometer dengan lebar 60 meter. Biaya yang dibutuhkan, di luar studi kelaikan, berkisar Rp 100-200 triliun.

Dari perkembangan selama ini, merdeka.com mencatat beberapa indikasi yang menggambarkan takluknya pemerintah di bawah kendali Tomy Winata. Berikut paparannya.

1. Takut bayar ganti rugi
Akhirnya terungkap alasan di balik ngototnya pemerintah menyerahkan proyek Jembatan Selat Sinda pada konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang di dalamnya ada campur tangan bos Artha Graha Tomy Winata.

Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna mengungkapkan latar belakang pemerintah meneruskan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Dia menyebut, pemrakarsa swasta yakni konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) sudah mengeluarkan uang cukup banyak buat menggelar studi pra-kelaikan. Nominalnya Rp 1,5 triliun.

Jika pembangunan calon jembatan terpanjang se-Indonesia ini tidak diteruskan hanya karena perkara administratif, maka pemerintah wajib mengembalikan uang konsorsium bentukan konglomerat Tomy Winata itu.

"Kalau sampai pemerintah membatalkan itu akan ganggu investasi. Investor sudah investasi FS, tidak sedikit, Rp 1-1,5 triliun, kemudian tiba-tiba dibatalkan. Kalau dibatalkan juga itu harus dikembalikan uangnya," kata Deddy selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/2).



2. BUMN bantu Tomy Winata
Dengan dalih ada kekhawatiran hak yang begitu besar pada GBLS akan disalahgunakan, pemerintah menyiapkan bantuan dari BUMN untuk turut serta dalam studi kelayakan. Apalagi untuk studi kelaikan saja sudah butuh triliunan rupiah.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat akan dibentuk Badan Pelaksana JSS, diketuai Menteri PU Djoko Kirmanto. Nantinya perusahaan swasta dan BUMD Banten serta Lampung itu akan difasilitasi untuk bertemu BUMN yang punya dana.

Porsi BUMN dalam megaproyek ini nanti diarahkan minoritas. "Kemampuannya berapa itulah BUMN, calonnya akan dikumpulkan oleh Menteri Negara BUMN, dari perbankan dari mana-mana, nanti itu yang akan jadi share dari BUMN," ungkap Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna.

3. Amankan pembiayaan sebelum Presiden baru
Pemerintah kini berprinsip, sebelum ada presiden baru masalah pembiayaan JSS harus tuntas. Untuk itu, Djoko membenarkan akan segera membentuk Badan Pelaksana, yang tugasnya memfasilitasi PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang dibentuk Tomy Winata, dengan BUMN.

Fungsi Badan Pelaksana ini tidak akan sampai mengurus soal teknis, melainkan mempertemukan para calon pemegang saham.

"Badan Pelaksana diminta menemukan inisiator dengan BUMN. Nanti mereka hitung-hitungan berapa yang bisa di-share," ungkap Menteri PU Djoko Kirmanto.

4. Hatta jamin Tomy Winata tak macam-macam
Peraturan Presiden Nomor 86/2011 menunjuk langsung konsorsium Tommy Winata yang bekerja sama dengan konsorsium BUMD Banten dan Lampung sebagai pemrakarsa proyek JSS.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjamin swasta tidak akan main-main menggarap JSS. Apalagi, kini BUMN diajak terlibat sebagai pemegang saham minoritas, sehingga masih ada pengawasan negara di dalam megaproyek ini.

"Ini artinya itu tetap tidak menggunakan APBN, tapi governance-nya kita benahi," kata Hatta.

5. Kejanggalan aturan
Tahun lalu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Muhammad Faiz Aziz menegaskan ada kejanggalan dalam peraturan presiden soal pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda ini. "Perpres itu diakui juga sebagai undang-undang, jadi dia tidak boleh menunjuk secara formil," katanya.

Dia mengatakan presiden punya kewenangan mengeluarkan aturan terkait proyek Jembatan Selat Sunda. Tetapi aturan tidak bisa melabrak yang sudah ada, seperti aturan kerja sama pemerintah dan swasta.

"Pasal 21 sampai pasal 30 cantolannya adalah aturan kerja sama pemerintah dan swasta. Itu janggal dipaksakan. Dukungan dan jaminan, pengadaan tanah, dan kawasan strategis, itu tidak dicakup."
http://baranews.co/web/read/6379/5.i...da.tomy.winata