Jakarta - Rapat paripurna pengesahan APBN-P 2013 berlangsung alot. Setelah melalui tahapan lobi, rapat sepertinya akan diakhiri dengan voting.

"Sepertinya voting, sudah mengarah ke sana," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Marwan mengatakan saat ini rapat lobi sedang membahas mengenai detail mekanisme voting. Ada yang menginginkan voting RAPBN-P 2013 secara keseluruhan, namun ada juga yang ingin pasal per pasal.

"Tapi pasti voting terbuka," ujarnya.

Rapat lobi awalnya diagendakan oleh Ketua DPR Marzuki Alie berlangsung selama satu jam. Namun hingga pukul 18.00 WIB, atau telah dua setengah jam, belum ada tanda-tanda lobi akan berakhir.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/06/17/180552/2276031/10/?992204topnews"]http://news.detik..com/read/2013/06/17/180552/2276031/10/?992204topnews[/URL]

Bahas soal BBM, 149 Anggota DPR Absen Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 149 Anggota DPR tidak hadir dalam Sidang Paripurna RUU APBN Perubahan 2013, Senin (17/6/2013). Padahal, sidang paripurna hari ini juga akan membahas program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Merujuk pada daftar hadir, hanya 118 Anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir dari jumlah total 148 anggota, Fraksi Partai Golkar 82 anggota dari jumlah total 106 anggota. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan 80 anggota yang hadir dari total 94 anggota, Fraksi PKS dihadiri 48 anggota dari total 57 anggotanya.
Adapun, 23 Anggota Fraksi PAN hadir dari total 46 anggota, 16 anggota Fraksi PPP hadir dari jumlah anggotanya yang mencapai 38, 16 Anggota Fraksi PKB hadir dari total 28 anggota di DPR, dan 17 Anggota Fraksi Gerindra diketahui hadir dari total anggotanya yang berjumlah 26, serta 8 anggota Fraksi Hanura hadir dari total 11 anggotanya.
Jika ditotal, jumlah anggota DPR yang hadir hanya 411 orang dari 560 orang anggota. Jumlah tersebut dianggap memenuhi kuorum sehingga sidang paripurna tetap digelar. Sidang yang semula dijadwalkan dimulai pukul 10.00, akhirnya molor sekitar 50 menit. Ketua DPR Marzuki Alie memimpin sidang paripurna hari ini.
kompas

Gerindra Berubah Sikap, Tolak Kenaikan BBM dan Pengesahan RAPBN-P 2013
Jakarta - Rapat paripurna pengesahan RAPBN-P 2013 terkait kenaikan harga BBM semakin panas. Di masa skors, Gerindra menarik dukungan, memutuskan menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

"Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi. Hal ini karena kenaikan BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya," kata Waketum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (17/6/2013).

Anggaran dana penurunan subsidi, menurut Fadli, juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat. Syarat inilah yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegasnya.

Partai Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan.

"Anehnya, harga BBM naik namun alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa? Kebijakan kenaikan harga BBM memang hak pemerintah, tapi jelas menambah kesengsaraan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," protesnya.

"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp. 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp. 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," lanjut Fadli.

Pertimbangan berikutnya, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang. Pendapatan pajak turun Rp 53.6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliun.

"Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyun menjadi Rp 233.5 trilyun. Karena itu, dalam sidang paripurna malam ini, Partai Gerindra tak setuju dengan pengesahan RAPBN-P 2013," tandasnya.
[URL="http://news.detik..com/read/2013/06/17/184046/2276094/10/gerindra-berubah-sikap-tolak-kenaikan-bbm-dan-pengesahan-rapbn-p-2013?n991102605"]detik[/URL]

Alasan Gerindra berubah halauan

akarta - Partai Gerindra sempat memberikan dukungan kenaikan harga BBM dan pengesahan RAPBN-P 2013. Namun di detik-detik penentuan, Partai Gerindra mengubah sikap. Apa alasannya?

Rupanya ada kekecewaan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap postur RAPBN-P 2013. Prabowo bisa memahami subsidi BBM membebani APBN, namun skema RAPBN-P 2013 tak mengubah beban itu. Subsidi BBM malah bertambah.

"Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (17/6/2013).

Sebenarnya Presiden SBY juga telah mengundang Prabowo ke Istana membicarakan kenaikan harga BBM. Rupanya pemerintah tak memberikan persyaratan yang diminta Prabowo dengan menaikkan harga BBM.

"Awalnya dengan banyak syarat maunya Pak Prabowo. Kini kita lihat tak ada jaminan kompensasi untuk transportasi murah, infrastruktur dan lain-lain," papar Fadli.

Gerindra lantas menampik perubahan sikap karena pencitraan di depan rakyat. "Ini jelas bukan pencitraan, waau citra dalam politik sangat penting. Kami ingin ikut memberi solusi agar rakyat tak jadi korban kebijakan," tandasnya.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/06/17/190740/2276114/10/ini-alasan-gerindra-akhirnya-tolak-kenaikan-harga-bbm?n991102605"]detik[/URL]

di lihat dari komposisi ketidakhadiran anggota Dhewan, Kalau Voting, kayaknya BBM bakal naik

Gimana menurut agan2 sekalian..

kalau ane sih
siap2 mengencangkan ikat pinggang.