Senin, 6 Mei 2013 | 20:51 WIB
Jakarta - Sebagai pejabat pemerintahan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memberikan pembelajaran politik yang baik dan tidak lagi melakukan pelanggaran, seperti yang ia lakukan dalam kampanye Pilkada di Bali.

Akibat pelanggaran menghadiri kampanye Cawagub Bali Puspayoga-Sukrawan (PAS) di Bali, Jokowi mendapat teguran keras dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali.

"Jika sudah jadi Gubernur DKI, Jokowi jangan sok jagolah. Semua itu ada aturannya. Itu harus dipatuhi, jadi jangan seenaknya saja," ujar Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah kepad a inilah..com, Senin (6/5/2013).

Menurutnya teguran yang diberikan Panwaslu Bali kepada Jokowi, menandakan Jokowi tak memahami etika politik. Padahal dalam peraturan perundang-undangan, pejabat negara dilarang membuat tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tak bisa menunjukkan surat izin mengikuti kampanye dan surat izin cuti kepada Panwaslu Bali. Jokowi ketika di Denpasar menghadiri acara jalan sehat yang digelar oleh pasangan Puspayoga-Sukrawan, Minggu (5/5/2013). Jokowi juga menghadiri debat publik yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, Sabtu (4/5/2013) malam.
sumber http://m.inilah..com/read/detail/1986362/jokowi-jangan-seenaknya
koment TS= ternyata pejabat negara dilarang membuat tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.