Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengganti kehilangan kendaraan saat parkir oleh pengelola parkir dinilai sangat strategis. Oleh sebab itu, Pemda di seluruh Indonesia diharapkan mengadopsi hal tersebut ke dalam peraturan daerah (perda) yang dibuatnya.

Kasus terakhir, MA menghukum pengelola parkir di Bumi Serpong Damai (BSD) mengganti kendaraan Kijang Innova Vovo Budiman sebesar Rp 140 juta. MA juga menilai Perda Kota Tangerang No 8/2002 soal Parkir harus dikesampingkan karena melanggar UU Perlindungan Konsumen.

"Sudah seharusnya seluruh Perda Perparkiran di seluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan UU Perlindungan Konsumen," demikian kata advokat publik, David Tobing saat berbincang dengan detikcom, Selasa (2/4/2013).

Perda yang memuat semangat perlindungan konsumen ini sudah diadopsi Perda DKI Jakarta Nomor 5/2012 tentang Perparkiran. Dalam Pasal 49 dicantumkan Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi. Ketentuan tersebut mengubah Pasal 36 ayat 2 Perda DKI Jakarta Nomor 5/1999 tentang Perparkiran.

"Menteri Dalam Negeri harus menegur Pemerintah Daerah yang masih memberlakukan Perda-Perda bermasalah ini," tegas David.

Nah, ternyata pengelola parkir jika masih melepas tanggung jawab atas kehilangan kendaraaan di areal kerjanya, bisa dipidanakan. Ancaman 5 tahun penjara menanti pengelola parkir yang masih mengalihkan tanggung jawab kehilangan ke konsumen.

"Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen disebutkan apabila masih dicantumkan klausul baku maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar," pungkas David.

Hingga saat ini, ada 5 kasus tentang ganti rugi atas klausul baku perparkiran yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dua kasus tentang mobil hilang yaitu antara Anny Gultom vs Secure Parking dan Vovo Budiman vs PT Dinamika Mitra Pratama.

Dua kasus tentang motor hilang yaitu antara Sumito Y Viansyah vs Secure Parking dan Riwandi Kencana Mulja vs Secure Parking dan satu kasus tentang barang yang hilang dalam kendaraan yaitu antara Imelda Wijaya vs PT Anugrah Bina Karya.

Apakah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah membatalkan Perda perparkiran yang tidak memihak konsumen?

"Hingga saat ini kami belum pernah membatalkan kasus Perda seperti itu," ujar Kepala Biro Hukum Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Jakarta - Meski memakan waktu 5 tahun, pengelola parkir akhirnya dihukum Mahkamah Agung (MA) harus mengganti Kijang Innova milik Ir Vovo Budiman sebesar Rp 140 juta. Perda Tangerang tentang Parkir juga dinilai melanggar hukum.

Berikut 6 pertimbangan hukum majelis hakim atas kasus Vovo yang dirangkum detikcom dari putusan perkara tersebut, Senin (1/4/2013):

1. UU Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam huruf a disebutkan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

2. Rambu Parkir

Terdapat rambu yang dipasang pada pintu masuk dan keluar tempat parkir yang dikelola pengelola parkir. Dapat dilihat adanya ketentuan yang menyebutkan 'karcis tanda parkir merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK atau surat keterangan resmi lainnya dan dikenakan denda administrasi'.

3.Mobil Keluar Salahi Prosedur

Tidak ada bukti yang menunjukkan keluarnya mobil dari area parkir yang dikelola oleh pengelola telah sesuai prosedur pada 8 September 2008. Alhasil, pengelola parkir telah berbuat tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi mobil milik Vovo.

4. Tiket Parkir

Vovo bisa menunjukkan tiket parkir dengan nama perusahaan pengelolaan parkir dalam perkara terkait.

5. Pasal 1366 KUH Perdata

Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan 'seseorang bertangung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya'.

6. Aturan Sepihak Cacat Hukum

Aturan pengelola parkir yang menyebutkan 'asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua risiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan di parkiran dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilih kendaraan itu sendiri' adalah cacat hukum. Hal ini dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat huruf e.

Perda Kota Tangerang No 8/2002 pasal 9 ayat 2 yang 'membebaskan petugas parkir dari tuntutan dan tanggung jawab kehilangan kendaraan di tempat parkir' tidak sesuai dan bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen sehingga sepatutnya dikesampingkan.

Kemenangan Vovo terjadi di tiga tingkat pengadilan sekaligus. Yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. Sembilan hakim tersebut mengamini PT Dinamika Mitra Pratama (DMP) selaku pengelola parkir ruko Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang harus mengganti hilanya Innova yang terjadi pada 2008 sebesar Rp 140 juta.

(asp/nrl)