Soal Nasionalisasi Seluruh Perusahaan Tambang Asing, APEMINDO Wacanakan Referendum!


Jakarta, Seruu.com - Geram melihat tidak adanya progres yang menjanjikan untuk kepentingan negara dari proses renegosiasi kontrak karya pertambangan terutama Freeport, Vale dan Newmont yang bahkan tidak ada target dari pemerintah untuk menuntaskan renegosiasi ini maka Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut digelarnya referendum untuk menasionalisasi seluruh perusahaan asing yang ada di Indonesia.


Referendum dipandang oleh Ketua Umum APEMINDO, Poltak Sitanggang sebagai solusi mutlak mengingat sejak UU No.4 Tahun 2009 ditetapkan hingga detik ini renegoisasi masih berupa wacana yang timbul tenggelam tanpa kejelasan dan diduga kuat isu ini hanya dipakai segelintir orang untuk mencari keuntungan saja.


"Kalau mereka, baik pemerintah maupun wakil rakyat tidak memahami, mari kita buktikan dengan bentuk referendum kalau ternyata sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan kita berdaulat dengan kekayaan alam kita, maka kita bisa lihat mereka yang ngomong sebagai wakil rakyat, berarti mereka tidak sebagai wakil rakyat yang sebenarnya. Itu yang kita heran, seharusnya mereka yang mewacanakan ini", tutur Poltak ketika ditemui di ruangannya, di Jakarta, Kamis (11/10/12).


Referendum atas semua tambang asing ini tak hanya menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang beretika menurutnya, tapi juga menunjukkan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Bahkan ia mengatakan pemerintah terlalu pengecut untuk melakukan nasionalisasi dengan alasan menjatuhkan harga diri bangsa bila dituntut di arbitrase internasional nanti. Maka dengan referendum ini rakyat berhak mempertanyakan apakah investor asing tersebut masih layak dipertahankan atau tidak.


"Seluruh investasi pertambangan asing di perminyakan dan pertambangan Indonesia masih layak dipertahankan atau mereka tinggalkan Indonesia dan kita nasionalisasi, itu bisa diwujudkan dalam bentuk referendum. Kita himbau pada seluruh rakyat Indonesia untuk ambil alih seluruh kekayaan alam kita supaya kita berdaulat atas kekayaan alam kita. Bangsa indonesia bangsa yang beradab, kita merdeka atas kekayaan bangsa kita sendiri, kita merdeka atas perlawanan kita sendiri. Kalau mereka mengaku datang dari negara yang demokratis dan beradab mari kita kembali dengan cara yang mereka yakini kebenarannya, demokrasi", tegas Poltak.


Ia sendiri meyakini bahwa rakyat akan setuju nasionalisasi jika diberi hak untuk memilih. "Sederhana saja, rakyat ingin sejahtera, rakyat juga ingin kedaulatan atas kekayaan alam di negeri ini, kalau soal royalti saja harus dinegoisasikan, soal hilirisasi juga harus dinegoisasikan lama-lama mereka yang akan mengatur negeri ini. Padahal rakyatlah pemilik sah kekayaan alam di negeri ini. Jadi buat kami, tanya saja rakyat, mekanismenya ya referendum disitu kebenaran akan terungkap," pungkasnya. [Ain]



http://www.seruu.com/energi--pertamb...kan-referendum



Kalo nggak bisa ngambil sikap juga penguasanya, yah rakyatlah yang mutusin nasionalisasi atau enggak.... mungkin itu niatnya! tob markotoblah





Eggy Sudjana Sambut Usulan Referendum : Usir Pengelola Tambang Asing Dari Indonesia!

Jakarta, Seruu.com - Praktisi hukum, Eggy Sudjana menyambut baik usulan referendum dari Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) terkait nasionalisasi aset tambang asing di Indonesia. Buat Eggy tidak ada tempat bagi pihak asing di bumi pertiwi jika hanya menguras dan merugikan bagi rakyat.


"Setuju DI USIR aja pihak Asing yang kelola tambang di Indonesia ! Buat Nasionalisasi !," ujarnya dalam pesan tertulis kepada seruu.com, Jumat (12/10/2012).


Lebih jauh , pengacara kawakan ini bahkan menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam kelompok yang pro asing. "Sby ini antek Asing , khususnya AS . Alasannya Baca buku saya yang berjudul SBY ANTEK YAHUDI - AS !," imbuhnya.


Sebagai catatan dalam bukunya itu Eggy memaparkan berbagai analisanya terkait kebijakan dan langkah SBY yang dinilai Pro Asing (Amerika Serikat). Sebagai contoh, lahirnya UU Migas yang jelas-jelas menguntungkan asing dan merugikan negara.


“Terbukti bahwa dalam penyusunan UU Minyak dan Gas Bumi yang kemudian kita kenal sebagai UU No. 22/2001, ternyata AS melalui USAID, telah mengalirkan dana sebesar Rp 200 miliar atau US$ 21,1 juta. Sungguh suatu skandal berskala nasional, apalagi jika kelak terbukti melibatkan sejumlah anggota DPR.”


Selain itu, penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) Blok Cepu (15-3-2006) yang menetapkan Exxon Mobil pada posisi puncak dalam organisasi pengelola Blok Cepu setelah sebelumnya juga dilakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 17-9-2005 (KKS memperpanjang keikutsertaan ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu hingga 2035) menunjukkan betapa kuatnya pengaruh AS dengan paham neoliberalisme dan kapitalisme mereka dalam percaturan ekonomi Indonesia. Padahal, sebagaimana dikemukakan Marwan Batubara dalam pengantar bukunya Tragedi dan Ironi Blok Cepu, sangat sulit untuk diterima ketika Indonesia didera krisis energi, terutama BBM (yang dijadikan alasan pemerintah menaikkan harga BBM), kita justru membagi cadangan minyak dan gas alam yang amat besar kepada pihak asing (sebagai catatan, konsumsi minyak Indonesia sekitar 1,3 juta barel per hari). Padahal, Blok Cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel dan gas alam 14 triliun kaki kubik bisa dikelola sendiri oleh Pertamina.


Disamping itu, Freeport diperpanjang masa kontraknya selama 95 tahun ke depan di masa Presiden SBY yang mana hal ini dapat diduga sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah SBY kepada AS untuk didukung penuh menjadi Presiden RI, atau bertujuan agar tidak diganggu oleh jaringan Yahudi-AS selama SBY menjabat Presiden dan tetap langgeng menjadi antek AS?.


Menurut Eggi Sudjana, semua kebijakan SBY yang pro Yahudi-AS sulit untuk dibantah jika kita pernah menyimak apa yang pernah dikatakan SBY sbb: “I love the United State, with all its faults. I consider it my second country.”, yang bila diterjemahkan artinya: “Saya mencintai AS dengan segala kesalahannya. Saya anggap AS adalah negeri kedua saya.” Ucapan demikian disampaikan SBY ketika ia menjadi Menko Polkam pada era Presiden Megawati. Ucapan ini boleh jadi waktu itu untuk memperoleh credit point dari AS agar kelak jadi Presiden RI. Karena pada waktu itu ada suasana untuk pergantian kepemimpinan/Presiden RI.


Oleh karenanya, dengan strategi demikian SBY ternyata berhasil menjadi Presiden RI yang tentunya dapat dukungan penuh dari AS, dan partai SBY pun dinamakan Partai Demokrat yang namanya sama dengan Partai Demokrat di AS.


Sebelumnya Ketua Apemindo, Poltak Sitanggang dalam pernyataannya kemarin menegaskan bahwa para pengelola tambang asing di Indonesia sudah melakukan tindakan yang mengarah pada imperialisme dengan berbagai sikap mereka yang jelas-jelas menginjak-injak konstitusi seperti yang dilakukan Freeport dengan mengakali royalti, menunda hilirisasi mineral dan menunda implementasi UU no.4 tahun 2009 yang merupakan amanah rakyat.


Untuk itu ia menawarkan mekanisme referendum sebagai langkah yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk memutuskan patut tidaknya dilakukan nasionalisasi aset di negeri ini. Pasalnya ia menilai pemerintah dan wakil rakyat cenderung tidak berani untuk menentukan sikap terhadap persoalan yang merugikan rakyat sendiri. [priambodo/mus]