http://monitorindonesia.com/2011/06/...om-diduga-kkn/


Lembaga Swadaya Masyarakat Jakarta Development Watch (LSM Jadewa), menyoroti adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi oleh PT Telkom dan PT INTI.



INDIKASI korupsi tersebut dilatarbelakangi kebijakan PT Telkom dalam melakukan pemasangan jaringan kabel optik dan peralatan (tarde in).


“Berdasarkan pantauan dan investigasi Jadewa, mereka meloloskan kabel tembaga dan menjualnya (trade off). Prosesnya sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme,” jelas Ketua Presidium Jadewa, Nur S. Azhari, Kamis (16/6/2011).

Nur melanjutkan, dari ivestigasi Jadewa berikutnya, mereka mendapatkan fakta bahwa kabel tembaga tersebut kemudian dijual hampir seluruhnya, yakni 95 persen.

Dengan berpatokan pada harga pasaran internasional di London Market Exchange (LME) yang berbasis di London, Inggris, harga kabel tembaga tersebut diperkirakan mencapai Rp 6 triliun.

Terkait pemasangan jaringan fiber optik dan perlatannya (trade in), Jadewa melihat, PT INTI hanya memakai fiber optik yang berharga 60 persen dari harga standar LME,

“Untuk penggantian kabel tembaga secara nasional, yang total biayanya ditaksir mencapai Rp 5,7 triliun, ada selisih harga yang cukup besar, yakni antara 30 sampai 40 persen dari harga semestinya. Dan semua proses pengerjaannya melalui penunjukkan langsung PT INTI,” kata Nur.

Sementara itu, Direktur Utama PT INTI Irfan Setiaputra mengelak mengomentari dugaan korupsi yang melibatkan PT Telkom dengan PT INTI, terkait penunjukan langsung (tanpa tender) proyek pengadaan dan modernisasi jaringan akses kabel tembaga pada anggaran 2010 senilai Rp 6 triliun kepada PT INTI. Seperti dilaporkan Jadewa, proyek ini diduga terindikasi korupsi dan merugikan negara mencapai Rp 1,5 triliun.

Irfan berkilah, dirinya harus lebih dulu berkoordinasi dengan pihak PT Telkom guna menghindari semakin liarnya informasi yang beredar di masyarakat. Jika koordinasi dengan pihak Telkom selesai, barulah pihaknya akan berbicara ke media.

“Saya dikontak besok saja ya. Terus terang ini masalah Telkom dengan INTI kan. Saya mesti bicara dulu dengan mereka, bagaimana cara kita menghadapi media. Saya takut salah ngomong, tapi pada dasarnya tidak ada masalah,” elak Irfan saat dikonfirmasi Monitor Indonesia, Kamis (16/6/2011) malam.

Sementara itu, salah seorang pengacara yang menangani beberapa perusahaan BUMN Tengku Syahrul Ansari juga tidak bersedia berkomentar. Meski mengetahui adanya dugaan korupsi antara PT Telkom dengan PT INTI, ia mengaku tidak berwenang memberikan pernyataan.

“Saya memang tahu masalahnya. Tapi saya tidak berwenang mengomentari itu, karena saya bukan pejabat di BUMN. Saya hanya pengacara yang menangani beberapa perusahaan BUMN,” katanya kepada Monitor Indonesia, Kamis (16/6/2011) malam.

■ Indra Maliara/Ishak H Pardosi