Apa yang Terjadi pada Proyek Sodetan Ciliwung Selama 6 Tahun Mangkrak?

Beranda

...

Berita dan Politik
Apa yang Terjadi pada Proyek Sodetan Ciliwung Selama 6 Tahun Mangkrak?

ernov

24-01-2023 09:11

Apa yang Terjadi pada Proyek Sodetan Ciliwung Selama 6 Tahun Mangkrak?

Presiden Jokowi meninjau Sodetan Ciliwung (Eva Safitri/detikcom)

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 24 Jan 2023 15:26 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo memuji Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mampu melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung. Proyek antibanjir Jakarta itu mangkrak selama enam tahun. Memangnya, apa yang terjadi pada proyek itu selama enam tahun belakangan ini?

Hari ini, Selasa (24/1/2023), Jokowi mengunjungi tiga titik proyek Sodetan Kali Ciliwung yakni di Jl Otto Iskandar Dinata yang menjadi inlet Kali Ciliwung, Jl Otista III yang menjadi titik pertemuan kali, dan Kanal Banjir Timur di sisi belakang kampus Trisakti yang menjadi keluaran (outlet) sodetan.

Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan. Dia mengatakan pembebasan lahan itu kemudian bisa dilakukan sehingga proyek dapat dilanjutkan kembali.

Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan.

"Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai," ujar Jokowi memuji Heru.

Yang terjadi 6 tahun belakangan

Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya, adapun anggaran pembebasan lahannya adalah duit pemerintah pusat.

Sodetan Ciliwung dibangun untuk memecah Kali Ciliwung ke KBT supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik.

Inilah Mesin Bor Sodetan Ciliwung - KBTSatu dari dua mesin bor proyek sudetan Ciliwung telah tiba, Selasa (20/05/2014) alat bor ini didatangkan dari Jepang guna melakukan pengeboran sudetan Ciliwung yang menghubungkan ke Kanal Banjir Timur (KBT) sepanjang 1,27 km. dikhy sasra/file/detikfoto Foto: Dikhy Sasra

Proyek Sodetan Kali Ciliwung terganjal sejak tahun 2015, atau lebih dari enam tahun belakangan. Persoalannya, warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan.

Urusan kian panjang ketika warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN. Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu.

Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi. Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 lalu tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Sebagai konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016.

Pemerintahan pun berganti. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tahun 2017. Ketika itu, Sandi mengklaim bahwa Pemprov DKI hampir menyelesaikan proses pembebasan lahan Bidara Cina.

Pada Agustus 2019, Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya. Dengan begitu, pemerintah akan mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina. Tujuannya, supaya lahan warga bisa segera dibeli negara.

Tahun 2020, usai banjir pergantian tahun baru, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI tergantung Pemprov DKI. "Kalau urusan di masyarakatnya kan dengan Pak Pemprov. Ya, kami nggak bisa turun," kata Basuki, 3 Januari 2020.

Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan kali Ciliwung dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.

Sebanyak 59 bangunan ilegal yang berdiri di lokasi proyek Sodetan Ciliwung digusur, pada Kamis (12/1/2023) kemarin. Warga mengais sisa-sisa bangunan. Foto: Agung Pambudhy

Tibalah era Heru Budi Hartono menjabat Pj Gubernur Jakarta. 12 Januari 2023, Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Proyek Sodetan Ciliwung berlanjut! Heru menyatakan proyek Sodetan Kali Ciliwung rampung pada April nanti.

"Di akhir April bisa digunakan mengurangi banjir di Jakarta," kata Heru saat menyambangi RPTRA Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023) tadi.

(dnu/dnu)

Sumber

Sungguh 5 tahun yang sia-sia.....