TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

Aduan Ferdinand Hutahaean disampaikan lewat surat.

Meski demikian, surat yang tersebar itu justru menjadi bahan bagi warganet untuk balik menyerang Ferdinand.

Pasalnya, dalam surat tersebut terdapat kesalahan baik nama maupun ejaan.



Semisal penulisan nama Mahfud MD yang ditulis Mahmud MD, beberapa kali penulisan 'kordinasi' yang seharusnya koordinasi, kemudian penulisan 'repbulik' yang seharusnya republik.

Sejumlah warganet pun menertawakan surat tersebut.

"Hahhahaa....gurun sahara di arab, ngawi di jawa tengah, sekarang Repbulik indonesia... Kacau dah," tulis @Andre_andhikaS

"Kok lucu suratnya, tembusan cukup Presiden Republik Indonesia. Titik...... Nama presiden tdk usah disebut," tulis @MasYudiSemut


"Sejak kapan surat resmi dlm tembusan nama presiden disebut nickname/nama panggilan? Seharusnya nama lengkap/resmi," tulis @kartakusumah1

"Typo itu biasanya di satu kata, dan di kata yg berbeda.... Tapi kalau di kata yang sama dengan susunan huruf yang sama persis itu bukan typo....tapi kebiasaan," tulis @justdesimple

Sementara, sejumlah pegiat media sosial juga menyindir surat dari Ferdinand Hutahaen itu.

Salah satunya Mustofa Nahrawardaya yang menertawakan surat tersebut.

Sejumlah wargananet lain juga mengeluarkan sindiran yang kerap dilontarkan untuk Ferdinand dengan menanyakan 'SMA lo di mana?'

Sindiran telak juga diberikan pegiat media sosial Geisz Chalifah.

"Dia Seperti berada dalam lumpur hisap makin bergerak makin tenggelam. Semakin tengil semakin keliatan otak dikitnya, bahkan sekedar bikin surat isinya salah melulu, bgmn menulis artikel ilmiah, bgmn pula menulis utk di jurnal. Tapi emang ga mungkin juga sih. Diakan OD. Malu2in," tulisnya

Bukan politis

Sebelumnya, Ferdinand menyebut telah mengirimkan surat kepada Mahfud MD untuk mengadukan beberapa persoalan terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kemarin saya sampaikan surat yang berisi laporan singkat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan permohonan saya kepada Menkopolhukam agar mengoordinasikan jajaran penegak hukum yang diatur oleh konstitusi dan UU. Saya ingin supaya aparat hukum di jajaran koordinasi Mahfud sebagai Menko Polhukam bekerja dengan adanya laporan ini," kata Ferdinand

Dalam surat tersebut,Ferdinand menyoroti beberapa hal. Salah satunya adalah fee Formula E.

"Landasan laporan saya jelas, ada audit BPK yang menyatakan bahwa fee Formula E tidak bisa ditarik alias hangus. Artinya ini hangus dan ini merugikan keuangan negara. Maka saya berharap Menko Polhukam akan memerintahkan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan meminta BPK menghitung kerugian negara dari kasus E Formula tersebut. Itu salah satunya soal dugaan korupsi selain adanya kelebihan bayar proyek damkar dan PLTS," ujarnya.

Ferdinand Hutahaean juga menyinggung perjalanan Anies ke sejumlah daerah di Jawa. Menurut Ferdinand Hutahaean, Anies berpolitik dan seharusnya mengajukan cuti.

"Yang berikut terkait dengan perjalanan Anies ke Jatim dan Jateng, landasan hukumnya jelas. Ada UU Pemda, ada aturan-aturan pejabat publik yang tidak boleh berpolitik dalam pekerjaan dan jabatan. Itu pelanggaran. Silakan Anies berkampanye tapi cuti dulu dari jabatannya sebagai gubernur," ujarnya.

Ferdinand mengklaim aduannya terhadap Anies Baswedan bersifat penegakan hukum, bukan politis. Meski demikian, Ferdinand tak masalah jika ada yang menganggapnya politis.

"Ada yang bertanya kepada saya, bang kenapa kepala daerah lain tidak dilaporkan? Jawaban saya, saya belum menemukan tokoh lain yang serupa, jika ada tolong kasih info saya dan akan saya laporkan juga," kata dia.

"Saya bergerak berdasarkan informasi yang saya miliki dan kebetulan soal Formula E sudah lama dan saya telah bersuara sejak dulu namun KPK tak pernah menindaklanjutinya sebagai sesuatu yang patut diduga sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau korupsi," ujar Ferdinand Hutahaean.


https://makassar.tribunnews.com/2021...netizen-kenapa


Ditanya SMA dimana, marah2