Liputan6.com, Jakarta - Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyerukan agar industri perbankan dan perusahaan pembiayaan (leasing)
, namun masih ada leasing yang menagih dengan menggunakan debt collector.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono menjelaskan, para pengemudi ojek online berharap agar tidak ada penarikan secara semena-mena lagi dari leasing karena otoritas telah ada relaksasi pembayaran kredit kendaraan.


Menurutnya, sebelum aturan tertulis dari OJK turun, masih terdapat debt collector dari pihak pembiayaan yang melakukan penagihan.

Padahal debitur sudah tak sanggup membayar anggsuran kredit, dikarenakan penghasilan mereka sebagai ojek online menurun drastis dampak virus Corona.
“Karena belum ada aturan tertulisnya dari pemerintah, maka pihak kreditur pembiayaan ini masih menagih pada debitur terutama kami ojek online,” kata Igun kepada liputan6.com, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Tentu saja, hal ini menimbulkan konflik antara leasing yang menggunakan debt collector dengan ojek online.

Selain itu, jika masih ada penagihan yang dilakukan oleh pihak debt collector kepada debitur secara sepihak, ia menegaskan perlu adanya sanksi administratif maupun hukum.

“Adanya pelanggaran dan harus ada sanksi administratif, maupun sanksi hukum, nah ini kita serahkan kepada mekanisme hukum kalau terjadi seperti itu, namun dengan catatan debitur juga harus segera mengisi formulir rekstrukturisasi hutang,” ujarnya.

Menurutnya kewajiban leasing harusnya bukan menagih di saat seperti ini, melainkan menginformasikan kepada debitur untuk segera melakukan pengisian formulir secara online apabila tidak sanggup membayar kredit kendarannya.

Sementara itu, pihaknya pun telah menyiapkan pendampingan hukum bagi debitur rekan ojol yang terkendala masalah dengan pihak kredit.

sumur