Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pelemahan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan terhadap KPK kini sulit dibendung.

Pasalnya, tiga aktor penting, yakni partai politik, pemerintah, dan kepolisian sama-sama punya kepentingan untuk mengurangi peran lembaga antirasuah.

"Inilah serangan terhadap KPK yang paling sulit dibendung. Dalam perlawanan kepada KPK jilid pertama, cicak versus buaya, itu berhasil dimenangkan karena memang pertarungan ketika itu semata-mata antara KPK dengan unsur konservatif yang korup di kepolisian," ungkap Usman Hamid diskusi bertema 'Menagih Janji Keadilan untuk Novel Baswedan dan Menyelamatkan KPK' di Jakarta, Sabtu (19/10).

Dari sisi pemerintah, Usman menyebut Jokowi tengah membuka keran investasi besar-besaran. Salah satu yang menghambat adalah keberadaan KPK yang kerap menciduk pihak swasta maupun birokrat yang bermain kotor dan merusak lingkungan.

Lihat juga: Istana Minta Publik Bersabar soal Perppu KPK

"Partai politik juga begitu, banyak petinggi parpol yang takut dengan keberadaan KPK. Begitu juga dengan banyak jenderal polisi yang merasa terancam akan keberadaan KPK," kata Usman.

"Kali ini buayanya tidak sendiri tetapi menjadi sekawanan buaya melawan cicak yang sama," Usman menambahkan.

Senada, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengaku tak melihat gelagat positif Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU KPK.

"Padahal kita tahu persis dalam pelbagai langkah yang diambil pemerintah untuk sesuatu yang lebih baik, meskipun itu sembunyi-sembunyi, biasanya ada saja yang dibocorkan untuk memberikan gestur positif ke masyarakat. Nah, ini yang tidak kita temukan," ungkap dia.



Arif, yang juga merupakan Pemred Majalah Tempo, menduga pengabaian ini karena Presiden Jokowi terlalu percaya diri mampu membereskan pelbagai kontroversi yang mengemuka jelang pelantikan.

"Yang saya cemaskan adalah, dia (Jokowi) sekarang over-confidence semua bisa berjalan sesuai yang dia inginkan; demonstrasi mahasiswa toh bisa ditangani," tambah Arif Zulkifli lagi.

Padahal Arif menambahkan, pelemahan KPK justru membahayakan pelbagai proyek pembangunan yang lima tahun ke depan diidamkan Jokowi. Pasalnya, kemajuan itu akan terhambat oleh korupsi.

Lihat juga: UU KPK Berlaku Hari Ini, Agus Tegaskan OTT Jalan Terus

"Inilah yang buat saya justru membahayakan apa yang dicita-citakan presiden sendiri yaitu pemerintahan yang bergerak maju dengan segala program pembangunan ekonomi," tukas Azul lagi.


(ika/arh)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...ulit-dibendung