Sumber Gambar

Dirty Vote Jilid 2: Bivitri Ajak Jusuf Kalla Jadi Produser

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengajak mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi produser film Dirty Vote Jilid 2. Ini merespons pernyataan JK yang menyebut film Dirty Vote baru menunjukkan 25% kecurangan yang terjadi di pemilihan. Dalam forum bertajuk "Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi?" di FISIP Universitas Indonesia (UI), Bivitri mengungkapkan:

"Kata teman-teman produser dan direktur Dirty Vote, coba tanya sama pak JK, yang 75% lagi mau dijadikan film Dirty Vote 2, enggak?"

Komentar JK memancing keingintahuan banyak pihak terkait 75% kecurangan lainnya yang tak terangkum dalam film Dirty Vote. Perlu penjelasan dari Jusuf Kalla terkait dugaan kecurangan yang dianggap belum terungkap dalam film. JK sebelumnya mengatakan, kecurangan-kecurangan yang dijelaskan dalam film masih ringan dibandingkan dengan temuan fakta lain di lapangan. Meski begitu, JK tetap mengapresiasi film tersebut dan berpesan bahwa pemilu yang kotor hanya menyebabkan proses pemilihan tidak sempurna¹.

Film Dirty Vote merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga sipil dan memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan oleh koalisi masyarakat sipil². Dengan mengajak JK sebagai produser, Dirty Vote Jilid 2 berpotensi mengungkap lebih banyak aspek kontroversial dan memperdalam pemahaman tentang proses demokrasi.

Film Dirty Vote diduga mengungkap berbagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024. Berikut beberapa poin yang diungkapkan dalam film ini:

1. Penunjukan 20 Penjabat (PJ) Gubernur dan Kepala Daerah: Film ini menyoroti konflik kepentingan yang dapat berujung pada kecurangan dalam pemilihan. Penunjukan PJ gubernur dan kepala daerah menjadi salah satu isu yang diangkat².

2. Tekanan terhadap Kepala Desa agar Mendukung Kandidat Tertentu: Film menggambarkan bagaimana tekanan politik dapat mempengaruhi kepala desa dalam mendukung calon tertentu².

3. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang Berlebihan: Ada dugaan bahwa penyaluran Bansos dalam jumlah berlebihan dapat memengaruhi proses pemilihan².

4. Kejanggalan dalam Hasil Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Film juga mengulas kejadian-kejadian yang terjadi dalam sidang putusan MK yang mempengaruhi hasil pemilihan².

Film Dirty Vote merupakan kolaborasi tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Materi yang disajikan dalam film ini berdasarkan fakta pengadilan, rekam peristiwa dalam rangkaian Pilpres, dan analisis akademis¹. Meskipun kontroversial, film ini menjadi bagian dari pendidikan politik dan penting dalam memperdalam pemahaman kita tentang proses demokrasi di Indonesia.

Link Referensi