Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi kembali dibuat geram karena belanja pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah daerah masih didominasi oleh produk impor.

Bahkan karena kegeraman itu, ia kembali melontarkan kata 'bodoh' kepada pegawai kementerian dan lembaga pemerintah.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?" ungkapnya, Selasa (14/6).

Jokowi mengatakan terdapat produk substitusi produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.

"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada," imbuhnya.

Jokowi menekankan belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.

Menurutnya, anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD yang telah dikumpulkan dari pembayaran pajak dan PNBP. Seharusnya, itu semua dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. Sebab, hal itu bisa menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memaparkan sampai triwulan I-2022, produk impor masih mendominasi e-katalog.

Namun, kondisi berangsur membaik setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi e-katalog nasional walaupun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi," kata Yusuf.

Kemarahan presiden terhadap belanja produk impor ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, ia juga meluapkan amarahnya kepada instansi pemerintah yang masih melakukan sejumlah impor barang.

Padahal, menurut Jokowi, barang-barang tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini ia ungkapkan dalam Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Jumat (25/3) lalu.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi.



Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...di-kementerian