Bantah Terima Duit Korupsi e-KTP, Golkar Siapkan Langkah Hukum
Senin 13 Maret 2017, 17:02 WIB

Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendatangi gedung DPR untuk bertemu dengan sang ketum, Setya Novanto. Ia ingin melaporkan soal langkah hukum yang akan diambil Golkar karena disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP.

"Ketemu ketua umumlah. Saya kita saya hanya ingin melaporkan langkah yang diambil DPP Partai Golkar tentang adanya nama Partai Golkar dikaitkan dengan dakwaan," ungkap Idrus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Selain nama Novanto, yang kini menjabat Ketua DPR, ada beberapa nama kader Golkar yang disebut dalam dakwaan ikut menerima aliran dana proyek e-KTP. Mereka yang disebut rata-rata anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Bukan hanya itu, Partai Golkar sendiri disebut menerima uang sebesar Rp 150 M dalam kasus ini.

"DPP Partai Golkar telah menugaskan kepada ketua bidang hukum dan HAM Saudara Rudi Alfonso untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan pencemaran nama baik Partai Golkar. Itu penting, karena dalam dakwaan itu ya ada dicantumkan bahwa Partai Golkar ada mendapat Rp 150 miliar," ujarnya.

"Itu tidak benar sehingga dengan demikian Partai Golkar merasa untuk melakukan langkah-langkah hukum," lanjut Idrus.

Mengenai langkah hukum yang akan diambil, ia belum menjelaskan secara rinci. Idrus hanya menyebut kalangan internal Golkar merasa tidak nyaman atas terseretnya nama partai dan sejumlah kader pada kasus yang bergulir sejak 2011 itu.

"Silakan nanti Pak Rudi yang akan menentukan langkah yang harus diambil. Karena apa, karena seluruh keluarga besar Partai Golkar tidak nyaman dengan adanya pencantuman Partai Golkar dalam dakwaan itu," sebutnya.

Salah satu yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP adalah Ketum Golkar Setya Novanto. Ini pulalah yang menjadi alasan partai memutuskan mengambil langkah hukum untuk menyikapi proses yang tengah berjalan di KPK tersebut.

"Karena Pak Novanto juga selaku ketua umum adalah simbol partai sehingga mau tidak mau DPP Partai Golkar mengawal proses hukum itu disertai dengan langkah-langkah agar proses hukum berjalan dengan baik," ujar Idrus.

"Permasalahannya adalah karena apabila sudah ada seperti itu, maka tentu Partai Golkar berkepentingan untuk melakukan satu tabayunlah, dalam bahasa NU-nya. Klarifikasi dan lain sebagainya sehingga tidak lagi ada anggapan yang keliru tentang Partai Golkar terkait dengan e-KTP," imbuhnya.

Terseretnya Golkar dan sejumlah kadernya, menurut Idrus, akan berdampak negatif dan bisa menurunkan elektabilitas partai. Ini pulalah yang menjadi alasan Golkar mengambil upaya hukum.

"Ketua bidang hukum dan HAM itu tentu akan melakukan kajian langkah apa yang akan harus diambil terkait dengan pencantuman partai Golkar di dalam dakwaan. Itu kan mengganggu, apalagi ke depan momen politik cukup banyak dan besar sehingga dari awal kita harus melakukan klarifikasi, tabayun tentang masalah ini," papar Idrus.

Keputusan menempuh langkah hukum keluar setelah rapat pleno Golkar. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Novanto dan Idrus agar segera ditindaklanjuti pengurus yang ditunjuk.

"Sebab, ini protap. Kita mempertegas dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen. Ini protap kita, apabila ada kader Golkar terkait dengan hukum, baik langsung maupun tidak protap-nya menugaskan kepada ketua bidang hukum dan HAM untuk mengawal. Ini jelas semua tidak ada masalah," katanya.

Selain Novanto, sejumlah nama kader Golkar yang disebut mendapat aliran dana proyek e-KTP adalah Melcias Marchus Mekeng, Chaeruman Harahap (Ketua Komisi II periode 2008-2014), Agun Gunandjar Sudarsa, Mustokoweni (meninggal dunia), dan Ade Komarudin. Soal klarifikasi kepada para kader itu, Golkar menyerahkannya kepada Rudi Alfonso.

"Pada ketua umum sudah selesai semua, bahwa (mengaku) ini tidak ada keterkaitan, Pak Chaeruman sebelumnya juga sudah pernah jelaskan, Pak Agun juga lebih-lebih, beberapa kali secara pribadi membuat pernyataan tersebut," ucap Idrus.

"Juga Pak Mekeng sendiri sudah menyatakan itu fitnah, kita percaya terhadap pernyataan-pernyataan itu, dan karena itu, DPP Golkar mengawal terus proses yang ada ini, sekaligus imbauan kepada semua pihak, termasuk internal Partai Golkar, supaya kawal dan hargai proses hukum ini dan menjaga bilamana ada kelompok tertentu yang ingin politisasi ini," sambungnya.

Idrus memastikan Golkar menghargai asas praduga tak bersalah. Sampai terbukti secara sah, partainya tetap akan memberi dukungan kepada kadernya yang terseret kasus.

"Tetap konsisten dengan praduga tidak bersalah. Tentu di negara hukum, tentu kita hormati prinsip hukum itu," tandas Idrus.

Diwawancarai terpisah, Novanto menyerahkan sepenuhnya langkah hukum ini kepada Golkar. "Kita serahkan saja kepada partai untuk melakukan langkah-langkah terbaik," kata Novanto di Istana Merdeka, Jakarta.
https://news.detik.com/berita/d-3445...-langkah-hukum


Akom Sebut Golkar Bisa Bubar Bila Terima Dana E-KTP
16 Okt 2017, 15:32 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Golkar Ade Komarudin atau Akom mengaku pernah mengingatkan dan berpesan agar Setya Novanto alias Setnov tidak terlibat kasus e-KTP. Menurut dia, saat itu pesan disampaikan melalui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical.

Pernyataan tersebut, kata Akom, juga sudah disampaikan di hadapan penyidik KPK ketika dirinya diperiksa. Saat itu Setnov menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR RI. Akom dihadirkan sebagai saksi di sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Saya sekretaris Fraksi Golkar tahun 2014. Ya saya mengingatkan kepada ketum partai, Pak Ical. Saya sampaikan ini bising di media. Terus bisik-bisik tolong diingatkan Pak Ketua (Ical), itu Pak Setya Novanto supaya tak terlibat dalam pekerjaan itu (e-KTP)," kata Akom di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Akom melanjutkan, saat itu, dia memberanikan diri meminta Ical untuk mengingatkan Setnov lantaran khawatir Partai Golkar bisa dibubarkan jika terbukti menerima aliran dana e-KTP. Apalagi berita keterkaitan Setnov dalam proyek Rp 5,9 triliun itu santer dan terus berembus di media.

"Saya ada kekhawatiran saja, bukan sodara SN-nya. Saya kan kebetulan sekretaris fraksi terus beliau (Setnov) ketua dan beliau merangkap bendahara partai. Karena dua posisi itu penting, kalau partai nanti menerima aliran dana yang tidak halal itu bisa dibubarkan," jelas Akom.

Pada sidang sebelumnya, Muhammad Nazaruddin menyebut Ade Komarudin memalak Irman uang senilai USD 100 ribu. Menurut Nazar, uang itu akan digunakan Irman untuk melakukan rapat kerja dengan pejabat di Bekasi, Jawa Barat.

Pada dakwaan juga disebut Akom meminta uang itu untuk membiayai kegiatannya bersama para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

Akom meminta uang kepada Irman sebesar Rp 1 miliar menjelang bagi-bagi hasil proyek e-KTP usai. Pada saat pengadaan proyek e-KTP, Akom berada dalam komisi yang tak bermitra dengan pemerintah.

Pagi hari di akhir 2013, sekitar pukul 10.00 WIB, Irman mendapat telepon dari Akom. Usai perbincangan basa-basi, Irman diminta untuk menemui Akom di kediamannya, di Bulungan, Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu Akom langsung bicara serius kepada Irman.

‎"Pak Irman, ada beberapa kegiatan saya untuk bertemu Pak Camat, Kepala Desa, dan beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Mengenai ini, kalau dimungkinkan saya mohon bantuan dukungan dana dari Pak Irman," kata Akom kepada Irman seperti yang tertuang dalam dakwaan kasus e-KTP.

Irman yang memahami arah pembicaraan Akom langsung menanyakan nominal yang dibutuhkan Akom. Saat itu, Akom langsung meminta uang sebanyak Rp 1 miliar.
http://news.liputan6.com/read/313005...ima-dana-e-ktp