Presiden Jokowi di pantai di Miangas, Sulawesi Utara, Rabu (19/10/2016). Tekad tiga tahun lalu untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim mulai cerah hasilnya. Tapi masih menyisakan soal.
Tiga tahun lalu, usai dilantik jadi Presiden RI ke 7, Joko 'Jokowi' Widodo ingin mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

Selama ini, laut menjadi belakang rumah, tempat membuang sampah. Laut tak dijadikan beranda, tempat kita memajang kebanggaan dan menggelar masa depan. Jokowi hendak mengubah kebiasaan ini. Dalam pidatonya di depan sidang MPR, 20 Oktober 2014, Jokowi menyatakan;

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat, dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana."

Pidato itu disertai dengan pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Kementarian Koordinator ini menaungi 4 kementerian; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata; serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jokowi, juga mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Keluatan dan Perikanan. Susi, menjadi menteri penuh dengan kontroversi, tapi menumbuhkan ragam prestasi. Kapal-kapal pencuri ikan ia tenggelamkan. Lulusan SMP tapi menyabet gelar doktor kehormatan juga menggenjot produksi ikan.

Laut adalah salah satu simpul dari Nawacita, janji Jokowi-JK sebelum menjabat Presiden dan Wakil Presiden. Tahun ini, adalah tahun laut. Prioritas pembangunan 2017 semuanya dijalin oleh laut; pangan, energi, maritim, pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Bagaimana pencapaiannya Jokowi dalam urusan maritim setelah 1.095 hari bekerja?
Transportasi Laut
Seorang penumpang berada di dalam Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Jetty Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (14/10). Warga memilih menyeberang dengan tol laut karena tarifnya lebih murah, Rp22 ribu per penumpang.
Laut adalah harapan baru. Menurut Menteri Sekretaris Kabinet Teten Masduki, perkembangan sektor kelautan adalah perikanan dan pariwisata. "Karena tidak butuh bahan baku impor. Lahannya luas, sumber daya laut yang beragam dan kaya," ujarnya di Bina Graha, Rabu (18/10/2017).

Walau sumbernya gratis, tapi bukan berarti tak ada tantangan. "Tantangannya konektivitas antarlaut," kata Teten.

Selama ini, pembangunan yang berpusat di Jawa dan Sumatera. Jawa sentris ini membuat logistik ke luar Jawa jadi susah dan mahal ongkosnya. Dengan tol laut dan transportasi logistik bisa menekan ongkos logistik.

Selama ini, rata-rata biaya transportasi dibanding biaya total di Indonesia mencapai 14,1 persen. Di Jepang, yang sama-sama negara kepulauan, biaya transportasi hanya 4,9 persen.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pangaribuan menjelaskan, laut menjadi jalan baru untuk menekan biaya logistik.

Potensi ekonomi maritim Indonesia besar, US $1,33 triliun per tahun, atau sekitar Rp17.300 triliun. "Namun pemanfaatannya baru 8-9 persen," kata Luhut.


Salah satu wujud kebijakan dalam kemaritiman adalah membentuk tol laut. Tol laut adalah angkutan logistik menggunakan kapal perintis. Saat ini ada 13 rute tol laut dengan 96 kapal perintis.

Selama tiga tahun, evaluasi tol laut menunjukkan jurang perbedaan harga antar pulau berkurang.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim, tol laut ini bisa menekan harga antara 20-40 persen.

Namun muatan balik dari pelabuhan tujuan tak optimal. Selain itu, tol laut juga belum menjangkau daerah terluar. Waktu perjalanannya juga lama. Alat bongkar di daerah-daerah juga terbatas. Alhasil kurang ekonomis perhitungannya.
Perikanan dan Garam
Nelayan membongkar muat ikan tuna hasil tangkapannya di pesisir pantai Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Jumat (29/9). Produksi ikan tuna dunia 11 persen adalah ikan tuna dari Indonesia.
Susi Pudjiatuti adalah menteri yang tak mau kompromi. Dalam tiga tahun ini, sudah ada 317 kapal ilegal ditenggelamkan. Pelaut asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ada 1.020 orang yang ia pulangkan.

Susi juga menutup penyelundupan sumber daya perikanan ke luar negeri. Hingga Juli 2017 bibit kepiting dan lobster yang gagal diselundupkan senilai Rp509,68 miliar.

Alhasil, sektor perikanan nasional meningkat. Produksi perikanan 2016 mencapai 23,51 juta ton. Naik 12,8 persen dibanding tahun 2014 yang mencapai 20,84 juta ton.

Stok sumber ikan melonjak 71 persen. Tahun lalu stok mencapai 12,54 juta ton. Pada 2013 mencapai 7,31 juta ton. Peringkat Indonesia dalam perdagangan ikan di ASEAN jadi nomor wahid. Pada 2015 nilai ekspornya US $3,94 . Setahun kemudian naik 5,8 persen jadi US $4,17 miliar.

Naiknya ekspor ini juga dinikmati oleh nelayan dan petambak. Hal ini dilihat dari Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP). Nilai ini ditunjukkan dengan angka 100. Jika nilai di bawah 100 maka, nelayan rugi, jika di atas 100, mereka untung. Tahun 2014 nilainya 106,49. September tahun ini menjadi 115,30.

Naiknya NTUP ini karena pakan ikan mulai swasembada. Sebelumnya, komoditas jagung yang menjadi bahan pakan ikan masih impor. "Duit petambak, habis buat beli pakan," kata Susi.

Susi juga meluaskan Kawasan Konservasi Perairan. Tiga tahun lalu kawasan ini seluas 16,4 juta ha. Tahun ini naik menjadi 18,36 juta ha. Kebijakan Susi yang ramai, pelarangan alat tangkap Cantrang, diirngi dengan bantuan 6.853 unit alat tangkap dan 926 unit kapal nelayan. Susi juga menggelontorkan program baru, Asuransi Nelayan yang sudah mencakup 664.746 orang.

Perlindungan nelayan ini juga dipayungi dengan Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016. Aturan ini mengikat, bahwa Perikanan Tangkap 100 persen hanya untuk pemodal dalam negeri.

Tapi bukan berarti kinerja Susi tiada cacat. Bolongnya adalah soal garam. Garam konsumsi sebenarnya tak ada masalah. Tapi garam industri yang mayoritas masih impor. Dua garam ini yang membedakan adalah kadar natriumnya. Industri butuh garam yang kadar natriumnya tinggi. Petani garam hanya mampu menggarap garam konsumsi.

Bagan kondisi garam konsumdi dan garam industri di Indonesia
Luhut mengakui, pemerintah selama ini lalai dalam penanganan garam. "Selama ini ga diurus dan ga diberdayakan," kata dia.

Menurut dia, undang-undang menyebutkan pemerintah harus menyiapkan infrastruktur "Sehingga petani garam bisa dapat air tua (bahan pendukung pembuatan garam) dari pemerintah," kata Luhut. Jika petani mengusahakan air tua sendiri, maka petani garam makin merugi.

Susi menyatakan, harga garam yang ideal minimal Rp1.000 per kilogramnya. Jika di bawah itu, petani garam hanya menikmati untung tipis atau bahkan merugi. Selama ini, garam industri dibocorkan untuk garam konsumsi. Sehingga, petani garam merugi.

Untuk menggenjot produksi garam, Susi memberi bantuan 939,7 hektare geoisolator, 12 unit gudang garam, bantuan usaha garam rakyat di 21 Kabupaten.
Pariwisata Bahari
Siluet wisatawan mancanegara membawa papan surfing (selancar) mereka, di Pantai Mapadegat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (4/10). Sektor wisata kini menjadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah minyak sawit.
Bekal pengalaman di dunia telekomunikasi Arief Yahya berguna diterapkan saat menjadi Menteri Pariwisata. Sepanjang pengalamannya, hampir seluruh pendapatan perusahaan telekomunikasi diperoleh dari pembelian pulsa. Bukan dari pembelian nomor telepon seluler.

Dalam dunia pariwisata, visa laiknya nomor telepon. Sedangkan pembelanjaan wisata adalah pulsa. Biaya visa yang sebesar US $25 yang selama ini jadi pendapatan negara, ia hapus untuk mengejar hal lebih besar, pembelanjaan wisatawan asing yang rata-rata mencapai US $2.000.

Maka, sejak 2016, deregulasi ia jalankan, Visa wisatawan tak ia tarik. Izin kapal yacht dan pesiar ia permudah. Alhasil, kunjungan dua jenis kapal ini melonjak.

Kapal yacht, yang dipermudah masuknya sejak 2016. "Kunjungannya naik 30 persen dibanding tahun sebelumnya," ujar Arief. Sedangkan kapal pesiar, baru efektif tahun ini, kunjungannya naik 27 persen.

Tapi, naiknya kunjungan kapal ini tak bebas risiko. Salah satu risiko adalah rusaknya terumbu karang Raja Ampat, Papua, pada awal Maret lalu. Kapal pesiar Noble Caledonia dari Inggris merusak karang seluas 1.600 meter persegi karena berlayar di atas karang saat arus laut surut.

Capaian hasil positif, kunjungan wisatawan asing naik 25,68 persen (pada Januari-Agustus 2017)

Perolehan jumlah wisatawan asing mencapai 12 juta orang. Devisa juga melonjak. Tahun lalu mencapai Rp172 triliun. Sumbangan bagi PDB mencapai 4,5 persen.

Dengan perolehan ini menjadi peringkat 2 penghasil devisa setelah minyak sawit. Dua tahun sebelumnya devisa pariwisata kalah dari minyak sawit, migas, dan batu bara.

Wisata bahari memang menjadi target pengembangan. Sebab sumber daya laut yang melimpah, selama ini masih kalah pamor dengan destinasi wisata lain. Pada 2013, wisatawan asing banyak yang berkunjung ke Borobudur dibanding wisata laut lainnya.

Maka, kini pemerintah mengunggulkan 10 destinasi pariwisata, yang mayoritas terkait potensi bahari. Hanya dua destinasi yang tak ada kaitan langsung dengan laut. Yakni Borobudur dan Bromo.

Dengan perkembangan destinasi wisata ini, target devisa dipatok Rp200 triliun dan kontribusinya bagi PDB nasional naik jadi 5 persen.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ghadap-ke-laut

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Skandal Harvey Weinstein mulai disidik polisi

- Setya Novanto mangkir lagi dan rapor Jokowi

- Anies pribumi, pelecehan Harvey, dan tatapan Buni Yani