TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lippo Group saat ini gencar mempromosikan Meikarta. Megaproyek hunian ini mengambil tempat di Cikarang, Bekasi.

Dalam perjalanannya, Ombudsman RI memaparkan bahwa Meikarta belum mendapatkan izin secara lengkap.

Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group pun mengaku minta maaf. Pihaknya kata James secepatnya segera melengkapi semua persyaratan yang diminta untuk membangun megaroyek properti tersebut.

"Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi," ujar James di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dalam menjalankan proyek Meikarta, James ingin membangun hunian dengan harga terjangkau, tetapi juga kualitasnya bermutu. Apalagi kata James saat ini masih ada 11 juta backlog (kekurangan rumah) yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

"Fokusnya adalah bagaimana memikirkan 11 juta defisit rumah," ungkap James.

Untuk diketahui harga tanah di wilayah Meikarta mencapai Rp 7 juta per meter persegi. Sedangkan satu unitnya dijual mulai Rp 120 juta.

Sudah ada 130 ribu unit yang memasuki tahap KPA (Kredit Pembelian Apartemen). Sedangkan 32 ribu sudah mulai masuk ke dalam tahap cicilan.

Terkait masalah perizinan Lippo telah mengajukan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) di Mei 2017 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Tujuannya sebagai pertimbangan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun pada prosesnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menolak kajian amdal dari Meikarta. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...-kantongi-izin

---

Baca Juga :

- Menurut Survei Ini, Para Istri ‘Jago’ Dalam Ambil Keputusan

- Jejak Meikarta Sebagai Kota Berbasis Teknologi

- Bos Lippo Group Ajak Pengembang Lainnya Turun Gunung