Senin, 17 April 2017 | 22:15 WIB


Bendera GMNI (berdikari online)


JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyayangkan sikap pimpinan-pimpinan parpol yang platformnya Nasionalis atau berazaskan Pancasila tetapi membiarkan terjadinya kampanye hitam. Mengobarkan semangat dan kebencian yang berlatar belakang SARA.

Sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebencian yang berlatar belakang SARA seharusnya tak perlu terjadi.

Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik mengatakan, kegaduhan politik di pilkada DKI Jakarta tidak akan pernah berhenti dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut dan melebar ke daerah lain, jika para elite tidak lagi committed dengan konsensus dasar negara Indonesia.

"Presidium GMNI menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu dalam semangat persaudaraan kebangsaan dan pertahankan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita dukung terselenggaranya pilkada DKI yang aman dan damai," kata Chrisman di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Menurutnya, pesta demokrasi pilkada serentak 2017 telah dilaksanakan di 100 daerah lainnya. Namun, justru dalam pilkada DKI yang merupakan Ibu Kota Negara, seluruh elite bangsa yang bermukim di Jakarta terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan main pilkada dengan mengeksploitasi isu SARA sebagai alat politiknya.

Presidium GMNI, kata dia, menyayangkan sikap pimpinan-pimpinan parpol yang platformnya Nasionalis atau berazaskan Pancasila tetapi membiarkan terjadinya kampanye hitam. Mengobarkan semangat dan kebencian yang berlatar belakang SARA.

"Kami menyayangkan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang pada masa hari tenang pilkada DKI saat ini ramai beredar di media sosial yang tidak menyinggung sama sekali adanya kampanye hitam. Yang mengeksploitasi SARA yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal tertentu," ujarnya.

Dirinya menilai justru aksi kelompok-kelompok radikal tersebut telah memecah belah masyarakat dan merusak persaudaraan kebangsaan Indonesia. Bahkan, menghasut secara terbuka di rumah-rumah ibadah dan melakukan berbagai intimidasi dan kekerasan fisik.

Seperti mengancam tidak menyalatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu, mengkafir-kafirkan orang lain dan lain sebagainya. "Sebagai seorang nasionalis dan negarawan, mestinya Bapak Prabowo berusaha mendinginkan suhu politik dan mencegah aksi radikalisme itu terus berlanjut. Sangat disayangkan tidak ada ucapan atau tindakan beliau apalagi sikap penolakan terkait berbagai tindakan aksi kekerasan yang mengeksploitasi isu SARA. Yang bertentangan dgn semangat negara Pancasila," jelasnya.


Sementara peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan pernyataan Prabowo Subianto di media sosial yang beredar di masa tenang ini ada sejumlah catatan dari pernyataan Prabowo.

Pertama, ketika menyinggung soal hasil survei sejumlah lembaga, seolah-olah pasangan Anies-Sandi sudah menang karena unggul di survei. Padahal, sejumlah lembaga survei yang cukup terpercaya mengumumkan selisih antara pasangan nomor 3 dan nomor 2 berikisar antara 1 sampai 2 persen, masih berada dalam ambang batas margin of error antara 4 sampai 5 persen.

Sementara itu, masih ada sekitar 5 persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Sehingga dari hasil survei seperti itu kesimpulannya adalah imbang, belum bisa disimpulkan siapa pemenangnya. Dalam posisi imbang seperti ini yang menjadi penentu kemenangan adalah suara yang belum menentukan dan kemungkinan adanya perpindahan (migrasi) pemilih.

Di sisi lain, Prabowo menyinggung adanya potensi kecurangan. Pernyataan tersebut bisa menimbulkan persepsi publik bahwa Anies - Sandi pasti menang. Dan hanya kecurangan yang bisa mengalahkannya.

Kedua, ketika Prabowo menyinggung soal kegaduhan Jakarta. Pernyataan Prabowo sangat tendensius karena seolah-olah kegaduhan dipicu oleh satu orang yaitu oleh gubernur lama. Meskipun Prabowo tidak menyebut nama tetapi publik bisa menangkap pesan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah Basuki Tjahaja Purnama.

"Dalam konteks ini, pernyataan Prabowo tendensius dan subyektif. Mestinya, ketika menyinggung masalah kegaduhan yang terjadi sepanjang tahapan pilgub DKI, Prabowo sebagai negarawan juga perlu menegaskan dan menghimbau untuk menghentikan isu SARA," tutur Karyono.

"Jangan hanya menyalahkan satu pihak. Hal ini perlu untuk menjaga marwah Prabowo sebagai seorang negarawan sejati," sambungnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Wulandari Saptono

http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/69575/kobarkan.semangat.kebencian.gmni.sayangkan.pidato.prabowo