Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Jakarta. Rapat kerja Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta terlihat ''panas''. Saat berlangsungnya rapat, beberapa anggota dewan mengungkapkan kekesalannya.

Ucapan berbau sindiran dilayangkan kepada Kepala Dinas karena tidak dapat menjawab pertanyaan tentang beragam masalah yang kini sedang mencuat. Satu di antaranya, mengenai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendak membeli Gedung Kedutaan Inggris untuk pembangunan taman di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

DPRD menyatakan tidak setuju dengan rencana pembelian lahan karena berpotensi bermasalah. Berkaca dari pembelian lahan Cengkareng dan Sumber Waras.

Wakil Ketua Komisi Pembangunan Rois Hadayana mengatakan, apa yang disampaikan dewan tidak pernah didengar oleh Pemprov DKI. "Sekarang saya mau tanya, saya dengar katanya sudah mau dibayarkan Pak? Percuma dong kita bahas ini sampai berbusa-busa kalau minggu depan tahu-tahu sudah mau pembayaran. Jadi jangan pura-pura bodoh deh," ucap Rois di tengah-tengah rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2016).

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Djafar Muchlisin menjelaskan, dirinya hanya menjalankan disposisi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Soal kapan pembelian itu akan dieksekusi dan bagaimana mekanismenya dirinya mengaku tidak tahu-menahu karena baru menjabat dua bulan terakhir ini. "Sebenarnya ini sudah lama ini berproses. Status siapa yang menawarkan dan mengajukan saya tidak tahu, karena saya masuk di tengah jalan," ujar Djafar.

Satu di antara potensi bahaya, karena pada nyatanya berstatus lahan di zona merah. Sedangkan peruntukan taman diperlukan lahan berstatus hijau.

"Kalau itu merah artinya harus diubah dulu dong Perda-nya. Memang bisa main langsung diubah. Jangan sampai ini jadi temuan BPK lagi bapak ibu yang celaka. Kami sih tidak mau bertanggung jawab," tutup Rois.
http://regional.kontan.co.id/news/dprd-tolak-dki-beli-gedung-eks-kedubes-inggris

Anggota DPRD DKI Anggap Lahan Bekas Kedubes Inggris Kemahalan

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menilai lahan eks Kedutaan Besar Inggris yang hendak dibeli Pemerintah Provinsi DKI terlalu mahal. Sebab, dengan harga Rp 470 miliar, Dewan menilai sama saja Pemprov membeli lahan dengan harga Rp 100 juta per meter persegi.

"Apakah layak membeli lahan 5.000 meter persegi dengan harga hampir Rp 500 miliar. Artinya Rp 100 juta per meter, itu kepantasan dan kebutuhannya apa? Apakah perlu?" kata anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman saat rapat kerja dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman di Gedung DPRD, Kamis (11/8/2016).

Prabowo menilai, Pemprov DKI seharusnya bisa mendapatkan lahan yang lebih banyak jika membeli lahan di lokasi lain.

"Kalau perlu ya beli saja di pinggiran. Kenapa nggak beli yang Rp 5 jutaan per meter. Bisa dapat 10 hektar. Bisa beli lahan hijau lebih banyak kan?" ujar dia.

Selain menyoroti harga, Prabowo juga menyinggung mengenai tidak adanya pembahasan dengan DPRD terkait adanya rencana pembelian lahan yang berlokasi di sekitar Bundaran HI itu. Ia menyebut Pemprov DKI memang mengajukan anggaran pengadaan lahan, namun tidak mencantumkan jika lahan yang dibeli adalah lahan Kedubes Inggris.

Terlebih lagi, kata dia, lahan eks Kedubes Inggris adalah lahan yang berada di zona merah (perkantoran). Sedangkan jika jadi membeli lahan eks Kedubes Inggris, Pemprov DKI diketahui berencana ingin membangun taman yang notabene zona hijau.

"Anggarannya gelondongan untuk membeli lahan taman dan pemakaman, tapi tidak disebutkan beli lahan Kedubes Ingggris, ataupun Gedung Kantor. Jadi saya tanya memang Dinas Taman pernah beli lahan perkantoran? Enggak pernah kan?" ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan DPRD dalam waktu dekat akan mengirim surat ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berisi penolakan terhadap adanya rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris.

"Gubernur itu kan kepala daerah. Jangan main tabrak aturan. Makanya tadi kami sepakat jika terjadi apa-apa, kami tidak akan tanggung jawab, lho," ucap Prabowo. (Baca: Rencana Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Sudah Dianggarkan Rp 470 Miliar)
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/11/22553461/anggota.dprd.dki.anggap.lahan.bekas.kedubes.inggris.kemahalan

Ahok Kesal Lahan Bekas Kedubes Inggris Tak Kunjung Dibeli

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamakesal dengan tak kunjung dibelinya lahan bekas Kedubes Inggris seluas 5.000 meter persegi oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Oleh karena itu, ia sudah menginstruksikan Kepala Dinas Pertamanan yang baru untuk segera mempercepat pembelian lahan yang berada di sekitar Bundaran HI itu.
"Orang tinggal beli kok, duit ada, tinggal bayar. Saya enggak tahu juga masalahnya apa mereka ini. Dari tahun 2013 (tak kunjung dibeli)," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (28/7/2016).
Pemerintah Provinsi DKI berupaya ingin membeli lahan bekas kantor Kedubes Inggris untuk nantinya dijadikan lokasi Call Center 112.
Call center tersebut, kata Ahok, merupakan pusat semua layanan langsung untuk masyarakat, mulai dari yang berkaitan dengan kepolisian, ambulans, hingga pemadam kebakaran.
"Istilahnya ITS, inteligent transportasi system, kereta juga ada di situ. Jadi selain taman, turis, orang semua yang butuh info bisa ke situ," ujar Ahok.

http://medan.tribunnews.com/2016/07/28/ahok-kesal-lahan-bekas-kedubes-inggris-tak-kunjung-dibeli

Hewan cari gara2 lagi biar serapan anggaran dki rendah
470m buat lahan 5.000 meter persegi termasuk gedung di samping bundaran HI is a good deal
rencana dijadikan gedung Call Center 112, taman aspirasi buat demo biar kaga macet, kan bagus?