Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan dugaan kasus korupsi. Tak lain korbannya adalah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra M Sanusi yang ditangkap terkait dugaan suap pembahasan Raperda DKI.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, salah satu penyebab adanya anggota DPR yang terlibat korupsi adalah sibuk mencari dana operasi parpol. Oleh sebab itu, dia berharap agar APBN memberikan dana segar buat partai politik, sehingga dapat menekan angka korupsi yang dilakukan politisi.

"Ini jadi bahan diskusi di lintas fraksi bahwa biaya parpol dibiayai negara supaya kader tidak cari dana. Karena ini juga jadi sebab kader diciduk penegak hukum karena dalam rangka memenuhi biaya parpol. Saya pikir ini kita perlu bersama," kata Sarifuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).

Wacana ini sebenarnya sudah dihembuskan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sejak tahun lalu. Menurut dia, setiap parpol akan menerima dana persuara. Menurut Sarifudin, jika hal itu terjadi besar kemungkinan akan terjadinya ketimpangan di antara partai. Sebaiknya, kata dia, semua partai menerima dengan jumlah yang sama.

"Memang kita kerja utuk negara. Takutnya parpol besar semakin besar dan parpol kecil makin tergerus. Harusnya sama," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, wacana ini diserahkan kepada pimpinan fraksi untuk membahasnya. "Kalau saya ya serahkan ke fraksi-fraksi saja. Biar mereka yang diskusikan hal itu," tandas Akom di kesempatan berbeda.

Sumber