Bareksa.com– Beberapa waktu belakangan ini ramai diperbincangkan 'perang sentimen' antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di berbagai media disebutkan bahwa dalam Tour de Java yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat, mantan Presiden Indonesia itu mengkritik pemerintahan Jokowi untuk mengurangi belanja infrastruktur, terlebih lagi kondisi ekonomi sedang lesu. Jokowi secara implisit 'membalas' dengan mengunjungi proyek Hambalang yang terbengkalai.

"Saya tidak setuju subsidi dihilangkan semua untuk membangun infrastruktur semata-mata. Infrastruktur sangat penting, di era saya juga begitu, kita bangun besar-besaran. (Tapi) Jangan sampai APBN diserap habis atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil jadi tidak ada," ujar SBY.

Lalu bagaimana perbandingan infrastruktur pada masing-masing pemerintahan?

Semasa SBY, anggaran infrastruktur pada 2010 tercatat Rp 86 triliun dan naik 107 persen menjadi Rp178 triliun dalam waktu lima tahun. Sementara itu, pembangunan infrastruktur memang menjadi andalan pemerintahan Jokowi. Pada 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun atau melonjak 63 persen dibanding tahun terakhir pemerintahan SBY pada 2014.

Ditinjau dari persentase anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), selama lima tahun terakhir pemerintahan SBY, rasio tersebut rata-rata lebih kecil dibanding era Jokowi. Kenaikan signifikan anggaran infrastruktur pada awal masa pemerintahan Jokowi mengerek rasio anggaran infrastruktur menjadi 3,2 persen pada 2015. Adapun pada 2016, meski anggaran infrastruktur berkurang Rp 77 triliun, rasio terhadap PDB masih lebih tinggi dibanding era SBY.

World Bank dalam laporannya pada 2014 pernah menyoroti rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan Indonesia tertinggal. Sebelum krisis moneter 1997-1998, investasi di infrastruktur pernah mencapai 7 persen dari PDB. Namun, beberapa tahun terakhir hanya berada di bawah lima persen. Padahal negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam memiliki rasio di atas 7 persen, apalagi China yang investasi infrastrukturnya di atas 10 persen dari PDB. World Bank juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2001 - 2011 bisa lebih tinggi jika saja alokasi infrastruktur pada PDB lebih tinggi.



Perlu diingat sumber alokasi anggaran infrastruktur yang besar di era Jokowi merupakan peralihan dari subsidi BBM yang dianggap kurang tepat sasaran. Berdasarkan data World Bank, selama periode pemerintahan SBY pada 2012 - 2014, subsidi BBM terus melonjak di atas Rp 200 triliun dan menjadi porsi terbesar di antara kategori lain. Sedangkan mulai 2015, reformasi fiskal yang diterapkan Jokowi dengan melakukan pemangkasan subsidi menjadikan porsi alokasi infrastruktur bertambah.





Namun, kenaikan anggaran khususnya infrastruktur yang besar semasa pemerintahan Jokowi bukan tanpa risiko. Harga komoditas yang masih tertekan ditambah perlambatan ekonomi membuat target penerimaan negara terancam meleset. Ini pada gilirannya berpotensi memperbesar defisit anggaran dan dapat berakibat menambah beban utang nasional.

********************************************

KOMENG:

COPYRIGHT