JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang sejumlah kalangan yang mengkritik rencana pembangunan tujuh proyek di kompleks parlemen agar datang langsung ke tempat para wakil rakyat berkantor itu. Tujuannya agar pihak-pihak yang menolak itu melihat sendiri situasi dan kondisi ruangan DPR.

“Mungkin akan kami undang LSM yang mengkritisi, termasuk media. Kalau masih dianggap layak, ya sudah,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Dia menjelaskan, tujuh proyek DPR itu sebenarnya terdiri dari tujuh tahap. “Bukan tujuh gedung. Jadi, yang kami perlukan cuma satu gedung untuk semuanya,” terangnya.

Fadli memaparkan, satu gedung itu mencakup bangunan anggota DPR yang ruangannya setara dengan pejabat eselon satu pemerintah, tenaga ahli, ruang peneliti, perpustakaan, museum, hingga alun-alun parlemen yang tinggal direnovasi. Karenanya, katanya, proyek-proyek itu tidak seperti anggapan sejumlah pengkritik.

“Jadi ini bukan mega proyek. Ini proyek kecil. Kalau mau dikaji, ya dikaji saja. Tidak ada masalah,” cetus Fadli.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, DPR juga bukan eksekutor dalam proyek itu. “Tapi, Kementerian Pekerjaan Umum atau BUMN,” tandasnya.

Namun untuk anggarannya, Fadli enggan menjelaskan secara gamblang. “Saya kira itu yang ahli untuk menentukan,” ucapnya.

Meski demikian ia juga mengatakan bahwa penggunaan anggaran akan selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Komisi Pemberantasan Korupsi juga bisa mengawasi soal anggaran dan pembangunan ini,” tegasnya.(rka/JPG/jpnn)

source

kasihan, masa wakil rakyat. gedungnya jelek. saya setuju sama fadli zon