Merdeka.com -Perlambatan ekonomi di Indonesia dinilai paling parah sepanjang sejarah. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) nilai tukar Rupiah terhadap dollar mencapai Rp 14.000.

Ketua DPR Setya Novanto menyatakan bakal meminta Komisi XI DPR untuk memanggil Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sehingga, kata dia, BPKdapat melakukan audit terhadap Bank Indonesia.

"Undang BPK mengajukan audit kepada BI menangani audit dengan cara PDTT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)" kata Novanto di Gedung DPR,Jakarta, Senin (24/8).

Lewat hal ini, dia meyakini akan menjadi langkah investigasi guna mencari tahu asal muasal di balik nilai tukar rupiah yang terus melemah. "Supaya bisa memberikan analisa lebih jelas kesiapan pada BI," tukasnya.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) juga meminta pemerintah membentuk pusat krisis untuk menangani tantangan perlambatan ekonomi. Karut-marutnya perekonomian di antaranya disebabkan ulah menteri yang tak kompak bekerja.

"Kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan bahwa satu menteri bergerak ke kiri dan satu ke kanan. Di mana semua penanganan sulit ini tidak ada di dalam satu komando," kata Ical.

Dia mengatakan kondisi perekonomian saat ini dapat membahayakan perekonomian maupun pemerintah. "Kondisi ini membahayakan pemerintah dan dunia usaha, pemutusan hubungan kerja di semua sektor," ujarnya.

Menurut dia, kondisi ekonomi Indonesia yang sulit akibat dipengaruhi ekonomi dunia yang menurun dan di pusat keuangan dunia terjadi penurunan drastis. Oleh karena itu perekonomian Indonesia terpukul sehingga menyebabkan kemunduran dan kesulitan ekonomi nasional. "Kami mengharapkan adanya pembenahan bukan hanya penyerapan APBN saja yang diperbaiki," terang dia.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mendesak Jokowi segeramelakukan langkah-langkah strategis. Terlebih, pelemahan Rupiah seiring dengan serapan anggaran yang relatif kecil dari pemerintah selama semester I tahun 2015.

"Akibat pelemahan rupiah ini kita menghadapi situasi pertumbuhan menurun, sektor riil terpukul, pemutusan hubungan kerja mengancam, harga-harga meningkat, pelaku bisnis cemas dan menahan investasi. Kondisi seperti ini bisa memunculkan ketidakpuasan masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas," kata Didik.

Lanjut dia, seharusnya pemerintah memberikan insentif pajak terhadap perusahaan agar tidak kolaps dan bisa tetap kokoh untuk penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan sektor riil.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah stabilisasi harga, stimulasi pertumbuhan dan pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps, jangan terjadi rush pembelian dollar, hentikan spending dan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman, dan yang terakhir pastikan presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas," tandas dia.

Sumber : http://m.merdeka.com/politik/pelemah...ng-jokowi.html

Ya biasa kali dimana-mana penguasa ya akan diserang oposisi klo dalam kondisi lemah, syukur2 bisa jatuh, dilihat aja sampai seberapa kuat pemerintah bertahan