Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mempertanyakan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi setelah lembaga itu merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan DKI yang dinilai tak lazim.

Ahok heran, mengapa LHP hanya diberikan kepada DPRD DKI. Ia juga kaget menemukan surat kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD dengan Nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta.

"Ada surat kesepakatan supaya tidak menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur, terus mereka (BPK) nyangkal sudah berikan ke Sekda (Sekretaris Daerah), saya protes kenapa hanya dikasih ke Sekda, makanya saya tanya ada apa dengan BPK?" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Menurut Ahok, LHP seharusnya diserahkan kepada pimpinan daerah seperti Gubernur dan ketua DPRD. "DPRD dan Gubernur tidak terpisah, beda dengan presiden dan DPR RI, pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, eksekutif, dan DPRD, jadi bagimana mereka menerjemahkan hanya (menyerahkan LHP) kepada DPRD. Saya bilang mereka (BPK) ngarang-ngarang," ujarnya.

Berita selengkapnya dapat di baca di http://goo.gl/HeqSos

Sumber : www.metrotvnews.com