JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan masih ada oknum RT/RW maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih bertindak seperti preman--memperjualbelikan--unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik DKI.
Sehingga praktik jual beli unit rusun sulit dicegah.

"Saya pecat-pecatin terus ini (pejabatnya). Saya dulu sudah pecat Kepala Dinas Perumahan lho, Kepala UPT (Unit Pengelola Terpadu) Rusun Marunda juga saya pecat. Nah sekarang kami lagi pembenahan," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (15/6/2015).

Untuk para penghuni rusunawa yang sebelumnya membeli unit dengan uang yang tidak sedikit, Basuki mencontohkan terjadi di Rusunawa Kapuk Muara.

Ia menyebut, rusun itu telah salah sasaran dan dihuni oleh warga kelas menengah. Sehingga banyak mobil mewah terparkir di halaman rusun.

Ke depannya, ia akan menerapkan tarif parkir progresif tiap jamnya untuk penghuni yang memakirkan mobil mereka.

Meski rusun tersebut bukan diperuntukkan bagi mereka, Basuki tidak akan mengusir penghuni kelas menengah ke atas tersebut.

"Mana bisa kami usir, mereka itu beli unit rusun Rp 100 juta lebih lho. Kalau mereka tidak punya KTP DKI tetapi punya pekerjaan dan sudah tinggal di sana dalam waktu lama berdasar kesaksian tetangga, akan kami berikan KTP, itu solusi kami," kata Basuki.

Namun, dia menegaskan akan mengusir penghuni non KTP DKI jika tidak memiliki kartu identitas sama sekali. Selain itu, para penghuni juga diwajibkan untuk membuat rekening Bank DKI serta kartu identitas yang terintegrasi ATM.

Dengan demikian, jika terjadi kecurangan pemalsuan kartu, penghuni dapat dikenakan pidana kurungan hingga 12 tahun lamanya.

"Makanya saya heran, kenapa orang miskin yang tinggal di pinggir sungai sudah dapat rusun, balik lagi ke sungai, ternyata rusunnya dijual lagi. Saya kira rusun yang kami bangun juga tempatnya masih di Jakarta, belagu banget sih kalau ada warga yang ngeluh kejauhan dipindah ke (rusun) Marunda. Marunda itu masih di Jakarta, bos," kata Ahok, sapaan Basuki.