Serapan Anggaran Pemkab Dairi Masih 19 Persen
Jumat, 12 Juni 2015 | 20:19:31

Sidikalang (SIB)- Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dippeka) Kabupaten Dairi Dekman Sitopu mengatakan, serapan dana belanja lansung bersumber dari APBD Kabupaten Dairi tahun anggaran 2015 hingga akhir Mei sekitar Rp 53.8 miliar. Hal itu dikatakannya, Rabu (10/6) di ruangannya.

Ia menyebutkan, dana belanja langsung yang dianggarkan tahun anggaran 2015 Rp 294.04 miliar. Realisasi hingga akhir Mei Rp 53,8 miliar atau sekitar 19 persen di luar dari gaji pegawai negeri (PNS). Dana serapan tersebut dipergunakan untuk belanja barang dan jasa, pengadaan belanja modal.

Realisasi anggaran tersebut sifatnya masih global belum bisa disimpulkan realisasi per SKPD.

Ia melanjutkan, hingga akhir Mei serapan anggaran masih berjalan sekitar 19 persen, saat ini para SKPD sudah masuk proses pelelangan, sehingga kemungkinan serapan anggaran akan semakin besar ke depannya. “Saya tidak bisa mengatakan hal ini suatu keterlambatan, kencenderungan SKPD lebih banyak melakukan kegiatan pada triwulan III dan IV, tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya,” sebut Dekman.
http://hariansib.co/view/Marsipature...l#.VX603dyUeAg


Idealnya 25 Persen, Penyerapan Anggaran Baru 18,5 Persen
Rabu, 08 April 2015, 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan meminta peningkatan realisasi belanja pemerintah dari APBN-P 2015, yang baru terserap sebanyak 18,5 persen hingga 31 Maret 2015.

"Seharusnya semakin cepat anggaran itu teralisasi, karena semakin cepat juga dampaknya ke kemakmuran rakyat," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia mengatakan idealnya pemerintah sudah merealisasikan alokasi belanja sebanyak 25 persen pada kuartal I dari total pagu belanja pemerintah di APBN-P 2015.

Harry menegaskan, jika pemerintah lamban dalam merealisasikan program, ia akan mengevaluasinya dalam audit kinerja pemerintah.

"Untuk membangun proyek-proyek seperti yang dijanjikan pemerintah, itu butuh realisasi anggaran yang cepat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan meskipun baru 18,5 persen pelaksanaan belanja dalam APBN-Perubahan 2015 hingga 31 Maret 2015, namun jumlah realisasi serapan itu lebih besar dibandingkan APBN 2014 sebesar 15,6 persen pada periode sama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan realisasi belanja pemerintah masih didukung oleh belanja rutin yang dalam pencairannya tidak memerlukan pengadaan barang dan jasa.

"Tentu yang banyak adalah dana rutin, sedangkan proyek-proyek (infrastruktur) yang sudah tender, akan dipercepat lagi realisasinya pada April ini," katanya.

Sofyan menuturkan belanja rutin pemerintah yang dimaksud adalah belanja pegawai maupun transfer ke daerah, yang pencairannya tidak memerlukan proses lama, dan belum termasuk penyerapan belanja modal.

"APBN-Perubahan ini disahkan Februari, jadi baru 1,5 bulan. Ini relatif yang bisa dikeluarkan, tapi infrastruktur akan di'push' besar-besaran pada April," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/ek...aru-185-persen


Ini yang menarik, BIN Sudah Habiskan Anggarannya Mendekati Separuh. Why?
Realisasi Anggaran BIN pada 2015 Sudah 42 Persen
Senin, 15 Juni 2015 | 15:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan, realisasi anggaran belanja yang diperoleh BIN dari APBN 2015 sudah mencapai 42 persen. Hal itu diungkapkan Marciano saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.

"Sekarang ini sudah enam bulan, saya rasa 42 persen angka yang cukup baik. Paling banyak digunakan untuk seluruh kegiatan BIN," kata Marciano di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2015).

Marciano tidak merinci anggaran yang didapat BIN dalam APBN 2015 dan penyerapan anggaran tersebut untuk pos apa saja. Hanya saja, menurut dia, besarnya realisasi anggaran sudah mencukupi.

Selain itu, dalam RDP itu, ia menyampaikan rencana anggaran yang dibutuhkan BIN pada 2016 mendatang. Meski demikian, apa yang disampaikan pada RDP hari ini masih belum final.

"Anggaran yang disampaikan telah melalui satu proses perencanaan dikaitkan dengan hakikat ancaman dan penugasan di masa akan datang, dalam arti yang akan kita hadapi pada tahun 2016 ini," ujarnya.
http://nasional.kompas.com/read/2015...udah.42.Persen


Yuddy: Pejabat Malas, Serapan APBN Rendah
May 15, 2015 - 16:08

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, hingga pertengahan Mei 2015 penyerapan anggaran pemerintah masih lambat, tapi bukan karena masalah administrasi seperti Peraturan Presiden tentang perubahan nomenklatur kementerian/lembaga negara.

“Ini bukan masalah administrasi. Ini masalah psikologis, malas. Banyak pejabat yang malas untuk segera lakukan kegiatan-kegiatan penyerapan anggaran,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Yuddy menjelaskan, ‎berdasarkan Perpres No 165 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, ada 13 kementerian baru dan 21 kementrian lama dalam Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Perpres tersebut mengamanatkan agar 13 kementerian baru membenahi nomenklatur selambat-lambatnya 4 bulan setelah beleid tersebut diterbitkan.

Perpres perubahan nomenklatur 13 kementerian selesai pada Januari 2015, sedang ‎perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) pada 13 kementerian tersebut rampung pada Maret 2015.

Sementara itu, 21 kementerian yang tidak mengalami perubahan nomenklatur, boleh melakukan perubahan STOK atau tidak.

“Kalau sudah sesuai nawa cita, kerjakan saja,. Toh ada kuasa pengguna anggarannya, bisa Sekjen, Dirjen, ada PPK, ada satker,” imbuhnya.

Yuddy menegaskan pejabat kementerian tersebut punya kewajiban untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah.

“Nah masalahnya, pejabat itu karena dengar ada Pansel, nunggu pergantian, nunggu diganti atau tidak,” katanya.

Menurutnya, tidak ada alibi yang bisa dituturkan pejabat-pejabat kementerian dan lembaga yang menunda penyerapan anggaran.

“Tidak ada kaitan penyerapan anggaran‎ dengan masalah organisasi, enggak ada. Wong pejabat ada, kalau pun diganti kan ada pejabat yang pegang Keppres ini, dia kerja dong!” tegasnya
http://citraindonesia.com/yuddy-peja...n-apbn-rendah/


Hipmi: Ketakutan, Serapan APBN/APBD Rendah
Selasa, 5 Mei 2015 | 20:45 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyoroti permasalahan pelemahan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selain APBN yang mengalami pelemahan serapan, APBD juga mengalami hal yang sama," kata Ketua Umum Badan Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Saat ini, menurut dia, APBD lebih banyak mengendap di lembaga keuangan sebab kepala daerah dan dinas-dinas sebagai kuasa anggaran ketakutan menghadapi kriminalisasi. Akibatnya, ujar Bahlil, tidak ada pihak yang berani mengambil keputusan sebab kepala daerah minim perlindungan hukum.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penyerapan anggaran tahun 2015 akan meningkat pesat pada Juni-Juli sejalan dengan pelaksanaan berbagai program yang ditetapkan.

"Pertengahan April ini baru mulai ada penyerapan karena pertengahan Januari kan APBNP 2015 digedok," kata Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Rabu (29/4) malam, usai kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Presiden menyebutkan setelah APNBP 2015 disetujui DPR ada proses administrasi dan lelang sehingga realisasi belanja modal baru terealisasi mulai pertengahan bulan April, serta memperkirakan penyerapan anggaran akan semakin meningkat pesat pada Juni hingga Juli.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggarannya.

"Pembentukan tim eveluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) merupakan upaya bersama bagaimana mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga," katanya dalam konferensi pers Belanja Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menambahkan tim tersebut akan diketuai oleh dirinya sendiri dengan wakil ketuanya adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama anggota dari lintas kementerian.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Andi Rukman Karumpa meminta pemerintah untuk meningkatkan daya serap anggaran yang masih rendah terutama untuk sektor konstruksi.

"Sektor yang secara pasti dapat digenjot lebih kencang pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dari anggaran negara," kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin (27/4). Menurut Andi Rukman, pada saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional pada kuartal pertama tahun 2015 ini masih sangat rendah.
http://ekonomi.inilah.com/read/detai...pbnapbd-rendah


--------------------------------------

Pengeluaran dan Belanja Pemerintah itu adalah kunci penting yang bisa mendorong gerak-maju roda-roda ekonomi nasional. Motor ekonomi Indonesia pasca reformasi itu adalah Konsumsi, baik konsumsi masyarakat (Consumption) maupun konsumsi Pemerintah (yang berupa belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal). Daya beli konsumsi itu amat bergantung pada pendapatan masyarakat, inflasi, nilai tukar rupiah, dan pajak. Banyak PHK menyebabkan sebagian besar pendapatn buruh anjlog sehingga daya belinya turun. Nasib petani dan nelayan juga sama, apalagi semenjak BBM dan Gas naik. Sementara nasib PNS tak lebih baik, kenaikan gaji masih berupa janji-janji doank dari pemerintah. Sementara pengeluaran Pemerintah di Pusat dan di daerah, juga sangat rendah sekali.

Sudah setengah tahun anggaran berjalan, daya serapnya masih rata-rata kurang dari 20%. Kecuali BIN, yang bisa mencapai 42% kata Ketuanya. Tapi itu justru bisa menjelaskan bahwa 6 bulan ini BIN kayaknya harus bekerja keras melakukan operasi intelejen demi mengamankan pemerintahan Jokowi yang banyak mengecewakan rakyat dan pendukungnya. Operasi intelejen jelas mahal sehingga menyerap dana yang lumayan besar dari anggaran yang disediakan. Mudah-mudahan aja anggaran BIN itu tidak sampai tekor hingga akhir tahun ini, gara-gara semakin beratnya operasi intelejen yang harus dijalankan demi mengamankan kondisi Negara yang cukup rawan akibat kondisi perekonomian yang semakin memburuk, sementara Jokowi dan kabinetnya belum menunjukkan prestasi yang cukup signifikan untuk mengatasi krisis ekonomi yang sekarang sedang terjadi.