JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo belum tentu membubarkan anak perusahaan Pertamina, Petral, dalam rangka pemberantasan mafia minyak dan gas (migas). Jokowi hanya berkomitmen mengefisiensi sistem pembelian minyak.

"Saya belum tahu. Tapi yang jelas ke depannya kita ingin biaya-biaya yang bisa diefisiensi ya diefisiensikan, yang bisa dihemat dilakukan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, pada Rabu (24/9/2014) siang.

Sekadar gambaran, Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Petral berfungsi sebagai pelaksana tunggal tender impor minyak ke Indonesia. Banyak pakar mengkritik keberadaan Petral lantaran dianggap memonopoli pengadaan minyak ke Indonesia yang berpengaruh atas harga. Pembekuan Petral kerap disebut-sebut langkah memberantas mafia di sektor migas.

Jokowi mempertimbangkan beberapa opsi mengefisiensi anggaran untuk impor minyak, misalnya, dengan menyerahkan semua hulu dan hilir pengadaan minyak ke Pertamina atau melakukan pembelian minyak secara government to government atau "G to G".

"Tapi ya itu belum tentu juga," ujar Jokowi.

Tim Transisi, kata Jokowi, masih menggodok pilihan apa saja yang bakal dilakukan untuk memberantas mafia migas sekaligus mengefisiensi pengadaan minyak dan gas di Indonesia. Penggodokan itu belum rampung.

Adapun pembekuan Petral pertama kali diungkapkan oleh Deputi Kantor Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto. Hal itu dilakukan terkait dengan komitmen pemerintahan baru untuk memberantas mafia migas.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (22/9/2014).


http://nasional.kompas.com/read/2014...ubarkan.Petral


apa Jokowi disetir tim transisi, atau punya kehendak sendiri?


mungkin dibawah jadi alasannya


Jokowi Bubarkan Petral, Biaya Pengadaan BBM Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina yaitu PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Pembubaran Petral ini justru akan merugikan negara karena bisa meningkatkan biaya pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Menurut Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, keberadaan Petral di Singapura jika dilihat dari sisi transaksi akan menguntungkan negara karena membantu diperolehnya pembebasan pajak saat melakukan pembelian minyak. Sedangkan jika di dalam negeri akan dikenai pajak.

"Ya dari segi transaksi dari PPN dan ada pajak. Kalau di Singapura kan bebas pajak ," kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Menurut Airlangga, jika Petral dibubarkan dan badan penggantinya berada di Indonesia maka dipastikan akan berpengaruh pada biaya pengadaan BBM. Pasalnya, akan dikenakan pajak.

"Akan berpengaruh pada pengadaan subsidi BBM. akan biaya-biaya perpajakan bakal meningkat," tuturnya.

Meski begitu, Airlangga mengungkapkan, sejak lama keberadaan Petral dipertanyakan DPR. Untuk itu, lembaga parlemen tersebut setuju jika Petral dibubarkan.

"DPR kan dari dulu mempertanyakan Petral. DPR sih setuju (dibubarkan-red)," pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR Efendi Simbolon sebelumnya mengungkapkan, pemerintah baru berencana melebur Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Petral menjadi perusahaan BUMN.

"Terus Petral kita tarik dan kita lebur. Pertamina jalan terus meski Petral dilikuidasi. Tidak ada lagi fungsi Petral, jadi bisa di bawah Pertamina. Kan fungsinya ekspor dan impor. Untuk apa ada entitas di luar negeri yang uncontrol," ungkapnya.

Efendi mengatakan, rencananya penyatuan kedua lembaga tersebut akan dilakukan 1 Januari 2014. "Semangatnya pada 1 Januari 2015," pungkasnya. (Pew/Ndw)

http://bisnis.liputan6.com/read/2110...adaan-bbm-naik