Jakarta -Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan tak akan membuka keran impor pangan, meski ada gejolak harga. Dia mencontohkan, ketika harga beras naik pada Januari-Februari lalu, di mana pemerintah tetap tak mengimpor beras.

Menurutnya, impor beras akan menjatuhkan harga sehingga merugikan petani. "Sampai hari ini, sejak kami bergabung di kabinet kerja, tidak ada impor beras, harganya beras sekarang sudah stabil," ungkap Mentan Amran dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2015).

Sama halnya dengan beras, ketika harga cabai dan bawang merah melonjak pun, pemerintah tetap tak membuka pintu untuk impor. Alasannya, harga yang tinggi menguntungkan para petani kecil yang menanam cabai dan bawang merah.

"Bawang merah rencana awal impor 30 ribu ton, sampai hari ini belum impor. Kalau harga cabai dan bawang rendah, tidak ada (masyarakat) yang mengeluhkan, padahal petani rugi," ujar dia.

Hal ini, lanjut A,ram, merupakan bukti dari komitmen Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk sebisa mungkin memenuhi kebutuhan rakyat dari produksi dalam negeri sendiri. Pasalnya, ketergantungan pada pangan impor dapat mengancam kedaulatan negara.

"Kalau ketahanan pangan lemah, kedaulatan negara terancam, kriminalitas juga pasti meningkat," tegas dai.

Sebagai konsekuensinya, lanjut Amran, pemerintahan Jokowi-JK terus menyeriusi pengembangan pembangunan sektor pertanian.

Untuk mencapai swasembada beras, jagung, dan kedelai yang ditargetkan bisa dicapai pada 2017, Amran meminta para kepala daerah untuk menggenjot produksi ketiga pangan itu.

Bila target produksi di daerah terlampaui, dirinya berjanji akan menambah kucuran anggaran pertanian untuk daerah tersebut di tahun berikutnya. "Kalau produksi meningkat, kami akan tambah anggaran. Tapi kalau tidak naik, tahu diri saja," dia menegaskan.

Sebagai bentuk keseriusan lain untuk menggapai cita-cita swasembada pangan, pemerintah juga serius mengawasi penyaluran benih dan pupuk subsidi untuk para petani. Bila ada yang menyelewengkan, pemerintah tak segan-segan menindak tegas.

Untuk pupuk misalnya, dalam 4 bulan terakhir sudah ditahan 26 pelaku pengoplosan pupuk yang membuat pupuk subsidi langka. "Sampai hari ini 26 orang tertangkap karena mengoplos pupuk. Harus kita lindungi petani kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian mengajukan tambahan dana Rp 16,9 triliun dalam APBN-P 2015 untuk menggenjot produksi pangan. Dalam APBN 2015, Kementerian Pertanian sudah mendapat anggaran Rp 15,8 triliun, sehingga total anggaran Kementan APBN-P 2015 adalah Rp 32,7 triliun. Tambahan anggaran ini diperoleh dari ruang fiskal yang luas pasca pengurangan besar-besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tambahan anggaran itu terutama difokuskan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, bantuan pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Tambahan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 1,1 juta areal lahan pertanian mencapai Rp1,32 triliun.

Ada juga anggaran pengadaan benih untuk 12 ribu Ha lahan tebu sebesar Rp 1,18 triliun. Anggaran bantuan pupuk untuk 3,6 juta Ha lahan padi dan jagung mencapai Rp 2,33 triliun. Dana untuk pengadaan 30 ribu ekor sapi indukan dan 1.200 ekor sapi bibit Rp 1 triliun